Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lembar Olahraga
  3. DPRP ancam laporkan Kadisorda ke Polisi
  • Kamis, 22 Juni 2017 — 06:20
  • 980x views

DPRP ancam laporkan Kadisorda ke Polisi

“Kita (dewan,red) telah melayangkan undangan kepada Kadisorda sebanyak 3 kali untuk membahas perkembangan PON 2020, namun tidak pernah hadir. Dan apabila pada pemanggilan yang keempat yang bersangkutan tidak hadir, maka kita akan polisikan yang bersangkutan,” tegas Ignasius W Mimin,S.IP, anggota Komisi V DPR Papua dari Fraksi Partai Golkar disela-sela rapat panitia kerja (Panja) bersama mitra kerja, KONI Papua, berlangsung di Hotel Sahid Jayapura, Selasa (20/6/2017).
Suasana rapat panitia kerja (Panja) Komisi V DPR Papua bersama mitra kerja, KONI Papua, di Hotel Sahid, Entrop – Jubi/IST
Simon Daisio
Editor : Jean Bisay
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua,

Jayapura, Jubi - Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Kadisorda) Papua, Yusuf Yambe Yabdi terancam dilaporkan ke aparat penegak hukum (Kepolisian).

Kadisorda sudah tiga kali tidak mengindahkan undangan DPRP untuk memberikan laporan resmi terkait progress (perkembangan) persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.

“Kita (dewan,red) telah melayangkan undangan kepada Kadisorda sebanyak 3 kali untuk membahas perkembangan PON 2020, namun tidak pernah hadir. Dan apabila pada pemanggilan yang keempat yang bersangkutan tidak hadir, maka kita akan polisikan yang bersangkutan,” tegas Ignasius W Mimin,S.IP, anggota Komisi V DPR Papua dari Fraksi Partai Golkar disela-sela rapat panitia kerja (Panja) bersama mitra kerja, KONI Papua, berlangsung di Hotel Sahid Jayapura, Selasa  (20/6/2017).

Sesuai aturan dan tata tertib (Tatib) dewan, apabila yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik dan tidak memenuhi panggilan lebih dari tiga kali, maka Kadisorda Papua akan diperkarakan secara hukum.

Menurut para legislator, sebagai pemimpin di instansi teknis, Kadisorda hendaknya mampu menjalin komunikasi dan kerjasama yang profersional dengan mitra kerjanya.

Dia juga harus bisa mendelegasikan  dan memberikan kepercayaan kepada bawahannya, yakni sekretaris dinas maupun kepala bidang untuk bisa melaksanakan tugas-tugas teknis.

“Pendelegasian kepada bawahan untuk tugas-tugas teknis seharusnya berjalan. Tapi di Disorda Papua hal itu tidak jalan. Contohnya dalam rapat hari ini yang harusnya dihadiri disorda, ternyata tidak ada yang hadir,”ungkap Jhon Banua Rouw,SE anggota DPRP dari Fraksi Partai Demokrat.

Hal senada juga disampaikan Kamasan Yakob Komboy. Legislator dari Fraksi Partai Hanura itu menegaskan bahwa Komisi V DPRP juga sepakat untuk mengeluarkan rekomendasi resmi kepada eksekutif dalam hal ini Gubernur Papua yang juga Ketua Umum KONI Papua untuk mengevaluasi jabatan yang dirangkap Kadisorda Papua. 

Rangkap jabatan yang diemban Yusuf Yambe Yabdi yakni Kadisorda Papua, Sekertaris Umum KONI dan Sekjen Pengurus Besar (PB) PON  dinilai merupakan salah satu kendala utama dalam membangun kerjasama dan koordinasi antara lembaga dalam mensukseskan pelaksanaan PON 2020 di Papua.

“Komisi V sepakat keluarkan rekomendasi kepada Gubernur selaku ketua umum KONI Papua untuk evaluasi rangkat jabatan Kadisorda. Posisi Sekertaris Umum KONI dan Sekjen Pengurus Besar (PB) PON harus dipercayakan kepada orang lain sehingga koordinas dan kerjasama bisa berjalan maksimal,”ungkap Komboy.

Wakil Ketua Komisi V DPRP Papua Nioluen Kotouki,SIP menginformasikan dewan telah mensahkan anggaran untuk penyelenggaran PON kurang lebih Rp3 triliun. Oleh karenanya, Disorda sebagai instansi tekhnis yang mengelola dan menggunakan anggaran tersebut wajib memberikan laporan secara resmi kepada dewan.

Komisi V DPR Papua menjadwalkan akan  kembali menggelar rapat resmi dengan Disorda Papua, PB PON dan KONI Papua usai libur hari raya Idul Fitri.  Diharapkan pada pemanggilan keempat tersebut, Kadisorda dapat memenuhi undangan ini.

Secara terpisah saat dikonfirmasi wartawan lewat telepon, Kadisorda Papua menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir. Hal ini bukan disengaja atau tidak menghargai undangan dewan.

Yusuf mengaku sudah mendelegasikan tugas ini kepada sekertaris dinas. Cuma karena sekdis, tidak berani tanpa didampingi langsung Kadisorda, karena menyangkut hal teknis terkait persiapan PON.

“Saya minta maaf dan siap hadir lagi bila ada undangan Komisi V DPR Papua,” akunya.

Kadisorda menyatakan siap menjelaskan secara terperinci perkembangan kekinian persiapan PON di Papua, terutama terkait pembangunan sarana/prasarana infrastruktur PON 2020. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Tahun 2020 pelatih Liga 1 wajib lisensi A Pro AFC

Selanjutnya

Sudah tidak punya uang, Persimi menyerah 2-0 atas Persiker

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe