Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. Satpol PP akan tertibkan bangunan tanpa IMB  
  • Jumat, 23 Juni 2017 — 07:19
  • 1511x views

Satpol PP akan tertibkan bangunan tanpa IMB  

“Memang itu rencana kami ke depan, tetapi kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas PU  soal IMB sebelum kami bertindak dilapang, karena tugas dan fungsi pokok satpol PP adalah mengamankan peraturan daerah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah,” kata Kepala Kantor Satpol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran Kaimana, Ray Ratu D. Come, Kamis (22/6/2017). 
Satpol PP saat menertibkan penambang pasir liar di Air Tiba, Kaimana – Jubi/Jacob Owen
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Kaimana, Jubi – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kaimana, Papua Barat akan menertibkan sejumlah bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) demi menegakkan peraturan di daerah tersebut. 

Namun sebelum menegakkan peraturan Satpol PP terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat. 

“Memang itu rencana kami ke depan, tetapi kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas PU  soal IMB sebelum kami bertindak dilapang, karena tugas dan fungsi pokok satpol PP adalah mengamankan peraturan daerah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah,” kata Kepala Kantor Satpol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran Kaimana, Ray Ratu D. Come, Kamis (22/6/2017). 

Ia mengatakan, Satpol PP tidak serta-merta melakukan penertiban. Namun pihaknya melalui berbagai tahapan dengan menyurati pemilik bangunan.

“Kalau memang hal itu tidak diindahkan, baru mereka menyurati kami untuk mem-back up mereka di lapangan. Seperti begitu prosedurnya,” katanya. 

Selain itu, Satpol PP juga akan menertibkan sejumlah tempat usaha tanpa surat izin usahanya. “Misalnya kafe itu izinnya apa boleh menjual minuman keras atau tidak. Terus tempatnya sudah tepat atau belum. Itu pun kami akan kembali melihat pada Perda RT/RW dan RDTR yang telah ada, sehingga penempatan banggunan harus mengikuti aturan yang ada,” katanya. 

Oleh karena itu, dirinya berharap perda tersebut disosialisasi oleh intansi-instansi bersangkutan. 

“Bagi kami silakan saja izin-izin itu dikeluarkan oleh instansi terkait, tetapi harus melihat pada Perda yang telah ada, misalnya IMB, izin membuka tempat usaha, harus berpatokan pada Perda RT/RW kan sekarang kita keluarkan izin. Mereka sudah membangun ternyata di Perda RT/RW. Kita lokasinya dilarang untuk bangunan. Tipe ini dan itu yang salah siapa, kita tidak boleh menyalahkan masyarakat,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Kaimana, Jaqualina Claudy mengatakan, perda lapak dan tempat usaha milik masyarakat harus dibenahi. Pelaku usaha harus didekati, diarahkan dan diberi pemahaman.

“Tidak bisa kita main tindak secara kasar, karena mereka juga masyarakat kaimana” imbuhnya.

Anggota DPRD lainnya, Rusli Ufnia mengatakan, sesuai dengan data yang disampaikan instansi terkait dalam rapat dengar pendapat di DPRD, hampir semua bangunan di kawasn Krooy tak ber-IMB. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi. (Jacob Owen)

loading...

Sebelumnya

20 legislator Kaimana safari Ramadan di lima distrik

Selanjutnya

Pemkab Kaimana terima opini WTP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe