Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. Monitoring dana Otsus di Nabire masih kurang tepat sasanan
  • Jumat, 07 Oktober 2016 — 05:19
  • 575x views

Monitoring dana Otsus di Nabire masih kurang tepat sasanan

“Di sana ada pekerjaan pengecoran jalan, kontraktor non OAP. Pekerjanya hanya dua orang kampung, sisanya non OAP. Kemungkinan di tempat lain juga demikian, sehingga kurang ada keberpihakan terhadap OAP,” jelasnya.
Anggota Tim Monitoring, Hengki Banggo ketika meminta keterangan masyarakat terkait dana otsus, Rabu (5/10/2016) – Jubi/Titus
Titus Ruban
titus@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Nabire, Jubi –  Tim Monitoring penggunaan Dana Otsus Provinsi Papua menilai penggunaan dana Otsus tahun 2013 hingga 2016 di Kabupaten Nabire masih kurang tepat sasaran dan masih banyak yang harus dievaluasi.

Anggota tim dari akademisi, Hengki Banggo mengatakan filosofi penggunaan dana Otsus adalah perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan OAP (Orang Asli Papua).

“Saya melihat dari sisi keberpihakan dan pemberdayaan masih minim. Artinya dana itu dalam penggunaannya mulai dari kontraktor, pekerja sampai yang menerima adalah OAP,” katanya saat ditemui Jubi di Nabire, Rabu (5/10/2016).

Hengki mengatakan di Kampung Arui Distrik Kepulauan Moora ditemukan yang menerima sudah tepat, yakni OAP tapi kontraktor dan pekerjanya Non OAP.

“Di sana ada pekerjaan pengecoran jalan, kontraktor non OAP. Pekerjanya hanya dua orang kampung, sisanya non OAP. Kemungkinan di tempat lain juga demikian, sehingga kurang ada keberpihakan terhadap OAP,” jelasnya.

Lanjutnya, pihaknya menemukan ada kepala sekolah yang ada pembangunan di sekolahnya dari dana Otsus, tetapi dia tidak tahu asal dananya.

“Itu berarti kurang ada sosialisasi kepada masyarakat. Padahal seharusnya ketika dana itu turun mereka harus asal dana dan diperuntukkan untuk siapa dan digunakan untuk apa,” jelasnya.

Anggota tim dari Inspektorat wilayah Papua, Budi menambahkan dari sisi administrasi masih ada yang yang belum lengkap.

“Kita harus lihat fisik disesuaikan dengan format yang ada. Sehingga monitoring lapangan harus disesuaikan dengan pelaporan. Kami menemukan secara administrasi pelaporan belum sesuai dengan fakta di lapangan,” jelasnya.

Tim Kolaborasi terdiri tujuh orang itu berasal dari beberapa Instansi di Pemprov Papua seperti, Bappeda Inspektorat, Keuangan dan akademisi akan melaksanakan monitoring meja di Kabupaten Nabire  sejak senin lalu hingga 6 hari kedepan. (*)

loading...

Sebelumnya

Dandim 1705/Paniai: Rakyat adalah induk TNI

Selanjutnya

PT. JDIPI lakukan konsultasi publik hasil identifikasi NKT

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 5425x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2855x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2744x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe