Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Mamta
  3. Masyarakat adat persoalkan tanah yang ditempati transmigran di Keerom
  • Sabtu, 24 Juni 2017 — 09:21
  • 5000x views

Masyarakat adat persoalkan tanah yang ditempati transmigran di Keerom

"Siang tadi mereka menyampaikan pengaduan atas perampasan secara sepihak tanah ulayat masyarakat adat oleh pemerintah orde baru bersama pemerintah Kabupaten Jayapura untuk di tempati oleh transmigrasi dan tidak ada konpensasi kepada pemilik hak ulayat sampai kini," katanya.
Ilustrasi masyarakat Keerom yang menggugat tanah adat mereka - Dok. Jubi
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua,

Jayapura, Jubi - Masyarakat Adat Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Papua, terkait persoalan hak ulayat tanah yang ditempati oleh warga transmigran sejak zaman orde baru hingga kini yang belum diberikan kompensasi oleh pemerintah.

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Frits Ramandey di Kota Jayapura, Papua, Kamis (22/6/2017) mengatakan pengaduan tersebut dilaporkan langsung oleh Ketua Dewan Adat Skanto Didimus Worare kepada pihaknya.

"Siang tadi mereka menyampaikan pengaduan atas perampasan secara sepihak tanah ulayat masyarakat adat oleh pemerintah orde baru bersama pemerintah Kabupaten Jayapura untuk di tempati oleh transmigrasi dan tidak ada konpensasi kepada pemilik hak ulayat sampai kini," katanya.

"Padahal, adat Skanto sudah menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Kerom yang masuk dalam wilayah lahan atau tanah transmigrasi yang dipersoalkan tetapi tidak ada tanggapan," sambungnya.

Apalagi, kata Frits yang juga seorang penatua di Gereja GKI Maranatha Polimak I, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, banyak lahan transmigrasi sudah diperjualbelikan.

"Didimus Worare mengaku bahwa pihak adat Skanto sangat menyayangkan tanah-tanah tersebut dijual oleh para transmigrasi kepada orang kaya, lalu mereka berangkat kembali ke kampung halaman mereka di pulau Jawa. Sementara pembeli tersebut secara leluasa menguasai tanah dan melakukan intimidasi kepada masyarakat lokal,"katanya.

Komnas HAM, kata Frits, dalam waktu dekat akan membentuk tim untuk melakukan kajian terhadap pengaduan tersebut agar meminta klarifikasi kepada pemerintah pusat maupun kabupaten.

"Ini mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa hutan rakyat bukan hutan negara artinya bahwa kalau di waktu lalu kalau pemerintah melakukan intimidasi terhadap masyarakat dan mengiasai tanah milik masyarakat secara sepihak tanpa ada konpensasi maka bisa di gugat kembali," katanya.

"Langkah ini akan menjadi perhatian Komnas HAM untuk mengembalikan hak milik masyarakat adat sebagai hak waris dan menjaga identitas mereka di atas tanah masyarakat sebagai hak penting,"sambungnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pendapatan tukang ojek dadakan di FDS sepi 

Selanjutnya

Hujan semalaman, Jalan Protokol Sentani tertimbun longsor

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe