Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Opini
  3. Ada upaya menjatuhkan Gubernur Papua - Invisible Hand (Pro Justicia)
  • Kamis, 29 Juni 2017 — 14:55
  • 2810x views

Ada upaya menjatuhkan Gubernur Papua - Invisible Hand (Pro Justicia)

Nyatanya, agenda invisible hand, untuk meruntuhkan “gunung besar” yang menghalangi tujuan para kelompok yang merasa terusik dengan kehadiran Gubernur Lukas Enembe, mulai menggunakan upaya melalui instrument hukum “memanfaatkan alat negara, seperti KPK, Kepolisian, kejaksaan”
Gubernur Papua, Lukas Enembe - Dok. Jubi
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua,

Oleh : Willem Wandik SH

TIDAK diragukan lagi, kiprah Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang seringkali bersikap “non-kompromis” dengan sejumlah persoalan penting di Tanah Papua, sebut saja persoalan Perpanjangan Kontrak PT. FI (masalah divestasi, smelter, pengalihan perpajakan PPH Badan PT. FI), menyoal pelanggaran HAM yang tidak kunjung tuntas, dan lain-lain, diyakini banyak menimbulkan resistensi di kalangan pusat.

Bagi mereka yang berkepentingan dengan agenda “monopoli aset-aset strategis” di Tanah Papua, menghadapi Gubernur Papua, Lukas Enembe, seperti menghadapi “gunung besar/barrier yang kokoh”, yang tidak mudah untuk di rayu dengan janji-janji atau perbuatan gratifikasi. Jika Gubernur Lukas Enembe berorientasi pada “kapitalisasi proyek”, tentunya kebijakan pengelolaan dana otsus yang bertahan sejak UU otsus disahkan (2001), yang menyerahkan pengelolaan dana otsus kepada Provinsi sebesar 80%, sisanya kepada Kabupaten/Kota 20%, tidak akan berani diubah/direvisi oleh Lukas Enembe, setelah dilantik menjadi Gubernur pada Tahun 2013 silam.

Komitmen untuk membagai “kapasitas fiskal” bagi terselenggaranya pembangunan yang berkeadilan bagi ujung tombak pembangunan di Pemda Kabupaten/Kota, segera diwujudkan oleh Lukas Enembe, dengan meneruskan agenda perubahan, formulasi distribusi dana otsus menjadi 80% milik daerah Kabupaten/Kota, kepada Presiden SBY pada tahun 2013, dan mendapatkan persetujuan oleh Presiden SBY pada saat itu, dan menjadi keputusan yang monumental pada saat itu, bagi daerah Kabupaten/Kota yang selama ini sering mengeluhkan mengalami defisit anggaran.

Dalam kasus yang hampir serupa, sekiranya Gubernur Lukas Enembe tertarik dengan tawaran PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Pusat, untuk tidak mempersoalkan jatah saham bagi rakyat di Tanah Papua, sudah barang tentu Lukas Enembe tidak akan bertahan sampai saat ini, untuk tetap meminta konsistensi Pemerintah Pusat, melaksanakan agenda penyerahan sebagian saham PT. FI kepada rakyat Papua, tanpa kompromis. Bahkan dalam kasus “Papa Minta Saham” yang melibatkan elit politisi – pengusaha nasional beberapa waktu lalu, menunjukkan adanya upaya yang dilakukan secara sistematis melalui kekuasaan legislatif dan eksekutif pusat, untuk mengambil alih secara paksa penyerahan saham PT. Freeport Indonesia dari tangan rakyat Papua.

Nyatanya, agenda invisible hand, untuk meruntuhkan “gunung besar” yang menghalangi tujuan para kelompok yang merasa terusik dengan kehadiran Gubernur Lukas Enembe, mulai menggunakan upaya melalui instrument hukum “memanfaatkan alat negara, seperti KPK, Kepolisian, kejaksaan” untuk melemahkan bahkan mendiskualifikasi Lukas Enembe dalam perannya sebagai “the guardian” yang selalu melindungi kepentingan rakyat di Tanah Papua.

Stigma yang ditimbulkan dalam peristiwa “kasus korupsi”, selama ini dipandang efektif untuk menjegal jabatan politik seorang pejabat publik, tesis inilah yang kemungkinan sedang dimainkan untuk membungkam Lukas Enembe dari peran sentralnya selama ini.

Upaya menunggangi “instrument hukum” bukanlah barang baru dalam percaturan politik dewasa ini, hal ini menjadi semacam “new pattern” semenjak maraknya penggunaan “instrument hukum” untuk mengkriminalisasi tokoh-tokoh tertentu yang berlawanan kepentingan dengan kehendak kelompok yang lebih berkuasa.

Mendekati momentum Pilkada 2018, operasi penggulingan Lukas Enembe dimulai dengan kegiatan penggeledahan KPK di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, pada awal Februari 2017 (1/2/2017). Kemudian dua hari setelahnya (3/2/2017), KPK menetapkan Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Michael Kambuaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan ruas jalan Kemiri – Depapre, Jayapura. Pokok perkara dugaan korupsi yang disangkakan terhadap Kepala Dinas PU Provinsi Papua terkait dengan pekerjaan konstruksi yang dianggarkan dalam APBD 2015 melalui pengadaan lelang elektronik (LPSE).

Setelah beberapa bulan penetapan tersangka Michael Kambuaya, tampak sejumlah politisi mulai mengarahkan bandul dugaan kasus  korupsi pengadaan paket lelang pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe. Sekalipun belum ada keterangan resmi dari KPK, untuk melakukan pemanggilan Lukas Enembe sebagai saksi/terperiksa menyangkut pemberian keterangan kepada KPK, namun berbagai upaya mengaitkan Gubernur Papua sudah mulai diopinikan oleh sejumlah politisi, yang tergambar dari beberapa aktivitas mendesak penangkapan Gubernur di depan Gedung KPK, Jakarta (31/5/2017).

Tuduhan korupsi yang aneh
Yang menarik, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua di Tahun 2015 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tampak pada diagram dibawah ini:

LKPD - 1

Dalam kurun waktu 3 tahun masa pemerintahan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua (2013-2015), terjadi perbaikan kinerja keuangan daerah yang sangat signifikan, dimulai dari pemberian predikat WDP pada tahun 2013, disusul pemberian predikat WTP DPP pada tahun 2014, dan predikat sempurna WTP di pemeriksaan LKPD Provinsi Papua pada tahun 2015. Penetapan hasil audit WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang meneliti proses akuntansi keuangan daerah, berasal dari keyakinan auditor terhadap pengelolaan keuangan negara di daerah yang dipandang tidak mengandung kesalahan materil dan dapat disajikan secara transparan, dimana Pemda dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah secara kredibel.

Hasil yang dicapai oleh Gubernur Lukas Enembe, tampak kontras 180 derajat dengan raihan hasil pemeriksaan kinerja keuangan pejabat Gubernur  2 tahun sebelumnya yang sama sekali tidak mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (disclaimer of opinion). Sekali lagi, untuk apa KPK secara tiba tiba melakukan pemeriksaan di SKPD Provinsi Papua? Jika melihat rekomendasi BPK yang tidak memberikan “justment” adanya penyimpangan keuangan daerah, berdasarkan monitoring LKPD yang dilaporkan secara berkala disetiap tahunnya kepada lembaga auditor yang berwenang?

Lazimnya penggeledahan didahului adanya bukti kuat melalui OTT
Melihat rekam jejak pelaporan LKPD Pemda Provinsi Papua terkait pelaksanaan anggaran APBD Tahun 2015 yang menjadi subyek pemeriksaan dugaan korupsi, berdasarkan hasil penggeledahan “kilat” petugas KPK di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, justru tidak diawali dengan adanya “justment” dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaporan kinerja keuangan Pemda Provinsi Papua. Dalam resumen kegiatan penggeledahan KPK di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, juga tidak ditemukan adanya transaksi suap/gratifikasi sebagaimana temuan TIM OTT KPK dalam sejumlah kasus korupsi yang lazim ditangani oleh KPK. Lalu apa dasar KPK menetapkan status tersangkanya Kepala Dinas PU Provinsi Papua?

Yang tampak ganjil, justru rekanan pengusaha, David Manibui, yang memenangkan tender lelang dalam proyek jalan Kemiri – Depapre, baru ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan Maret 2017 (22/3/2017), tepatnya 48 hari setelah penetapan tersangka Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Michael Kambuaya. Tampak processing pemeriksaan perkara tender lelang jalan Kemiri – Depapre, pada awalnya adalah temuan kasus yang muncul dari hasil penggeledahan di Kantor PU Provinsi Papua, tanpa didahului adanya “bukti fisik” temuan aktivitas suap/gratifikasi yang lazim dilakukan oleh pengusaha kepada pejabat publik dalam banyak kasus yang ditangani oleh KPK selama ini.

Lalu apa dasar materil yang menjadikan kasus tender lelang jalan Kemiri – Depapre pada Tahun 2015, menjadi obyek tindak pidana korupsi sebagaimana yang diklaim oleh KPK?

Tidak benar jika dituduh proyek fiktif
Pertama-tama kewenangan KPK dalam menetapkan obyek perkara menjadi kasus Tipikor merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Tidak ada bantahan terkait kewenangan secara kelembagaan yang dimiliki oleh KPK untuk menetapkan suatu obyek perkara menjadi sebuah kasus yang bernilai pidana. Namun, seluruh proses yang mendasari sikap kelembagaan harus dapat di uji dengan penilaian yang benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan dihadapan publik.

Menyoal permasalahan dasar materil apa yang digunakan oleh KPK untuk menetapkan tender lelang jalan Kemiri – Depapre, tahun 2015, yang sedianya telah dijalankan melalui proses lelang secara terbuka, dengan skema e-procurement yang benar-benar dapat awasi oleh masyarakat, justru dinilai oleh lembaga anti rasuah melanggar Pasal 12 ayat 1 /pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Satu-satunya informasi yang dapat dielaborasi terkait dasar penetapan tersangka oleh KPK adalah pernyataan press release biro humas KPK (Jubir KPK) yang menyebutkan adanya potensi kerugian negara mencapai Rp 42 Miliar. Menurut KPK terdapat dugaan jika proses lelang tender yang diselenggarakan dengan skema e-procurement tersebut fiktif/tidak benar-benar ada.

Apa benar seperti itu? Mari kita simak secara lengkap kronologis pengadaan lelang pekerjaan konstruksi jalan Kemiri – Depapre sebagai berikut:

Informasi Lelang Peningkatan Jalan Kemiri – Depapre Sepanjang 24 KM

Kode Lelang 2358041
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan e-procurement
Tahun Anggaran APBD 2015 (DAK)
Nilai Pagu Paket Rp 89.530.250.000,00
Nilai HPS Paket Rp 89.530.250.000,00

PESERTA LELANG

No Nama Perusahaan NPWP Badan Usaha
1 PT. TOMBANG 01.213.049.8-122.000
2 PT. BIRI INDAH MANDIRI 02.658.637.0-952.000
3 PT PAPUA AKBAR BERSATU 02.096.284.1-952.000
4 PT. GEOTECHNICAL SYSTEMINDO 02.520.664.0-015.000
5 PT. YOUTEFA INDAH 02.453.426.5-952.000
6 PT. NINDYA KARYA (Persero) 01.001.612.9-093.000
7 PT. CENDERAWASIH MAS 02.138.529.9-955.000
8 PT BUMI INFRASTRUKTUR 31.672.887.2-952.000
9 PT. SIOS PERMAI 01.738.069.2-954.000
10 PT. DUTA INDOFARMA PAPUA 01.615.810.7-952.000
11 PT. LINTAS INDONESIA KHATULISTIWA 02.965.896.0-432.000
12 CV. MANDIRI URAK JAYA 02.570.357.0-952.000
13 PT.URAMPI INDAH PRATAMA 01.956.185.1-952.000
14 PT.BINTUNI ENERGY PERSADA 31.299.211.8-955.000
15 PT. NAFRI JAYA PRATAMA 03.308.204.1-952.000
16 PT. Pamelati Raya 02.813.119.1-952.000

Tahapan Lelang

Tahapan Time line
Pengumuman Pascakualifikasi 24 Agustus 2015 (21:00) – 31 Agustus 2015 (21:00)
Download Dokumen Pengadaan 24 Agustus 2015 (22:00) – 31 Agustus 2015 (22:00)
Pemberian Penjelasan 27 Agustus 2015 (11:00 ) – 27 Agustus 2015 (11:00)
Upload Dokumen Penawaran 28 Agustus 2015 (09:00 ) – 31 Agustus 2015 (11:00)
Pembukaan Dokumen Penawaran 31 Agustus 2015 (11:30 ) – 31 Agustus 2015 (15:00)
Evaluasi penawaran 31 Agustus 2015 (16:00 ) – 7 September 15 (10:00)
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 2 September 15 (11:00) – 7 September 15 (16:00)
Pembuktian Kualifikasi 3 September 15 (11:00) – 7 September 15 (13.30)
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 8 September 15 (9:00) – 8 September 15 (16:00)
Penetapan pemenang 8 September 15 (14:00) – 8 September 15 (16:00)
Pengumuman Pemenang 8 September 15 (14:00) – 8 September 15 (16:00)
Masa Sanggah Hasil Lelang 9 September 15 (8:00) – 14 September 15 (8:00)
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 14 September 15 (9:00) – 14 September 15 (15:00)
Penandatanganan Kontrak 16 September 15 (9:00) – 16 September 15 (15.00)

Berdasarkan informasi tahapan pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh Biro Layanan Pengadaan Setda Pemerintah Provinsi Papua, terkait peningkatan jalan Kemiri – Depapre, pada tanggal 8 September 2015 dimenangkan oleh PT. Bintuni Energy Persada, dengan nilai penawaran yang disetujui (terkoreksi) mencapai Rp 86.893.711.000,00 atau lebih rendah Rp 2.636.539.000,00 dari harga HPS yang ditetapkan dalam pagu lelang.  Nilai penawaran yang diberikan PT. Bintuni Energy Persada justru dapat menghemat APBD Provinsi Papua sebesar Rp 2,6 Miliar.

Tahapan pelaksanaan lelang dilakukan mengikuti kaidah pengadaan barang secara terbuka, melalui mekanisme lelang elektronik (LPSE), yang berlangsung dari tanggal 24 Agustus 2015 (dimulai pada tahapan pengumuman pascakualifikasi) sampai pada tahapan pengumuman pemenang tender pada tanggal 8 September 2015. Sehingga tidak benar, jika ada tudingan, pihak PT. Bintuni Energy Persada memperoleh pekerjaan konstruksi dengan jalan mendapatkan bantuan dari pejabat eksekutif daerah (seperti diskenariokan adanya keterlibatan pejabat daerah).

Ketentuan Pasal 36 ayat 1 “Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi” (Perpres 54/2010).

Pasal 36 ayat 3 “Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya” (Perpres 54/2010).

Dugaan pengalihan jalur pembangunan jalan (alih trase) oleh PT. Bintuni Energy Persada
Pokok perkara terkait penetapan prosedur lelang, telah dicermati bersesuaian dengan kaidah penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010, sehingga dengan sendirinya tudingan penyimpangan dalam proses lelang tereliminasi dalam kasus ini. Adapun dalam pelaksanaannya, setelah proses tender telah dimenangkan oleh PT. Bintuni Energy Persada, merupakan persoalan kepatuhan Penyedia Barang/Jasa “pekerjaan konstruksi” terhadap dokumen pengadaan/kontrak, yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Perpres 54/2010.

Dalam pengakuannya, Kuasa Hukum PT. Bintuni Energy Persada, Sugeng Teguh Santoso, menyebutkan memang terjadi pengalihan ruas jalan yang sebelumnya direncanakan disepanjang 2 KM dengan topografi jalan yang berkelok-kelok, terdapat lembah dan pemukiman warga (memungkinkan adanya permintaan ganti rugi lahan, yang semakin menambah biaya pembebasan jalan), kemudian diputuskan untuk melakukan alih trase (berdasarkan perjanjian addendum nomor 0505962, 27/9/2015) atas persetujuan PPK, dimana pihak kontraktor kemudian membelah gunung dengan mengurangi waktu tempuh pengerjaan jalan menjadi 800 Meter. Pihak PT. Bintuni Energy Persada menjelaskan, jika sebelumnya lebar jalan hanya 6-7 meter saja pada rencana 2 KM, kini pada pengerjaan jalan 800 Meter lebar jalan ditambah menjadi 22 Meter.

Tampak dalam perubahan rencana pembangunan jalan berdasarkan dokumen kontrak dilakukan setelah Perusahaan penyedia barang/jasa melakukan konsultasi dengan petugas PPK di Dinas PU Provinsi Papua (atas persetujuan PA/KPA dalam hal ini Kepala Dinas PU). Ketika melihat pengurangan pengerjaan ruas jalan yang direvisi oleh kontraktor, tampak jelas terdapat ketidaksesuaian antara rencana dokumen anggaran dengan pengerjaan dilapangan. Kemungkinan, KPK melihat perubahan ini sebagai potensi penyimpangan yang disinyalir menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 42 Miliar.

Uraian tugas dan wewenang pejabat PPK terkait pengadaan barang/jasa serta proses pengawasan/pengendalian kepatuhan pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dalam hal ini PT. Bintuni Energy Persada dijelaskan secara cermat dalam Perpres 54/2010 sebagai berikut:

PPK berwenang:  1). Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:  spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan Kontrak. 2). Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3). Menandatangani Kontrak; 4). Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 5). Mengendalikan pelaksanaan Kontrak (bertanggung-jawab terhadap kepatuhan pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa); 6). Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA (dalam hal ini Kepala Dinas PU); 7). Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 8). Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan (Pasal 11 ayat 1). Selain itu, PPK juga berwenang untuk mengusulkan kepada PA/KPA untuk melakukan perubahan paket pekerjaan (Pasal 11 ayat 2).

Sehingga tidak relevan jika ada pihak-pihak yang tidak mengerti subyek perkara, justru berusaha memanfaatkan momentum penetapan tersangka Kepala Dinas PU Provinsi Papua (sebagai penanggung jawab PA/KPA di Dinas Pekerjaan Umum) untuk menyeret Gubernur Lukas Enembe dalam pusaran kasus yang tengah ditangani oleh KPK tersebut.

Tampaknya upaya para “aktor politik” yang merasa diuntungkan dengan adanya penetapan tersangka Kepala Dinas PU Provinsi Papua benar-benar telah memanfaatkan momentum kasus ini untuk “memancing di air yang keruh”. Tidak begitu penting “judul substantif/kebenaran material” dalam kasus yang melibatkan Kepala Dinas PU beserta PT. Bintuni Energy Persada (PT. BEP), menjadi pesakitan dalam dugaan kasus tipikor yang tengah ditangani oleh KPK.

Bagi kelompok ini, siapapun yang dijadikan tersangka “tidak menjadi masalah” untuk dimanfaatkan sebagai pintu masuk “menjadi tumbal” dalam upaya penggulingan Lukas Enembe, secara kebetulan “Kepala Dinas PU Provinsi Papua” beserta “PT. BEP” dijadikan mediator kasus, untuk menarget sasaran “politis” yang lebih besar yaitu Gubernur Lukas Enembe.  Bisa dipastikan kasus ini akan dijadikan “martir” untuk mengganggu kinerja Gubernur Lukas Enembe dalam waktu yang tersisa disepanjang tahun 2017-2018. Publik di Tanah Papua akan menyaksikan tarik menarik isu pidana yang akan dimainkan untuk menyerang secara persisten pribadi Gubernur Lukas Enembe, sebagai alat “politis” untuk sekedar menciptakan tekanan psikologis hingga meruntuhkan kredibilitas Gubernur dalam event Pilkada 2018 mendatang.

Save Gubernur Papua, Save Para Pejuang Bangsa Papua.. Wa Wa

Penulis adalah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, DAPIL Papua

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Menuduh Benny Wenda sebagai buronan menunjukkan lemahnya kapasitas Dubes RI di NZ

Selanjutnya

Catatan 1 Juli : Orang Papua siapa yang akan menyerahkan diri?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe