Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Oknum polisi diduga merusak atribut dan lakukan kekerasan terhadap Mama-mama Papua
  • Jumat, 07 Oktober 2016 — 05:52
  • 1697x views

Oknum polisi diduga merusak atribut dan lakukan kekerasan terhadap Mama-mama Papua

Lanjutnya, aksi kemarin dari Solidaritas Rakyat Papua bersama GMKI dan PMKRI di halaman Pengadilan Negeri kelas I Abepura, aparat kepolisian dinilai melakukan tindakan represif terhadap massa aksi terlebih lagi pengerusakan terhadap atribut organisasi GMKI.
Agus Pabika
Editor : Dominggus Mampioper
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Canto Efren cabang Jayapura bersama Solidaritas Rakyat Papua (SRP), mengecam dugaan tindakan represif oknum aparat kepolisian terhadap pengerusakan atribut organisasi (bendera) dari GMKI di depan Pengadilan Negeri Kota Jayapura, Rabu (5/10/2016).

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Jayapura, Seby Seblon Ibiah, mengatakan visi misi GMKI berlandaskan dengan memperjuangkan keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan dan keadian negara ini berdasarkan demokrasi dan apapun berkaitan dengan hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab GMKI untuk menyuarahkannya.

“Apa yang terjadi Rabu, (5/10/2016) kemarin, menunjukan kerja-kerja kepolisian di Negara Republik Indonesia tidak professional dan kita menghimbau kepada semua aparat kepolisian perlu mengetahui apa saja organisasi-organisasi yang ada di negara ini serta mengetahui visi misi mereka supaya ketika turun ke tengah jalan tidak harus di hadapkan dengan pihak kepolisian,” kata Seby saat jumpa pers di kantor LBH tanah Hitam, Abepura, Kamis, (6/10/2016), Papua.

Lanjutnya, aksi kemarin dari Solidaritas Rakyat Papua bersama GMKI dan PMKRI di halaman Pengadilan Negeri kelas I Abepura, aparat kepolisian dinilai melakukan tindakan represif terhadap massa aksi terlebih lagi pengerusakan terhadap atribut organisasi GMKI.

“Bendera organisasi yang kami bawah kemarin adalah organisasi ikatan cabang yang tidak biasa di bawah keluar sembarang. Tetapi melihat visi misi dan kasus ini menjadi pekerjaan dan tugas kita sehingga kejadian kemarin oknum yang bersangkutan harus berhubungan langsung dengan organisasi GMKI secara nasional dengan meminta maaf baik terhadap kita maupun pengurus pusat GMKI secara nasional,katanya”

Ia menambahkan siapapun dia yang mencoba dan berusaha untuk merusak atribut organisasi  akan bertanggung jawab secara nasional maupun internasional. Kata dia negara ini terbentuk hanya karena pergerakan-pergerakan pemuda dan  berjuang mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

“Kami minta pihak aparat kepolisian harus meminta maaf kepada semua pengurus pusat GMKI dan teman-teman GMKI cabang tiap kota masing-masing dan kepada seluruh mahasiswa Kristen Indonesia dan dunia yang berpusat di Jenewa, Swiss karena ini adalah pelecehan terhadap atribut organisasi dan lembaga kita yang di lakukan oleh aparat kepolisian dan kami menilai bahwa tindakan itu tidak professional.”katanya.

Sementara itu, ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) Santo Efran Cabang Jayapura, Simon Petrus Bame, mengatakan keberadaan organisasi GMKI, PMKRI, HMI dan GBMI yang sudah di akui secara nasional maupun internasional. Tak heran RMKRI juga memiliki visi misi yang sama persis dengan GMKI. PMRI terpanggil untuk menyuarakan kasus-kasus atau persoalan yang terjadi di Papua.

“Kejadian kemarin merupakan pelecehan yang sangat besar terhadap bendera organisasi GMKI karena bendera adalah jati diri dari sebuah organisasi sehingga kami PMKRI meminta Kapolda Papua menyangkut aparat-aparat yang mengawal demontrasi di tanah Papua bahkan di Indonesia harus di lakukan evaluasi total menyangkut bagaimana penegakan mereka dilapangan karena hemat kami selama ini kepolisian selalu melakukan pendekatan represif (kasar) tanpa melakukan suatu dialog dengan masa aksi,”katanya

PMKRI menambahkan meminta kepada Kapolda Papua harus memberikan suatu persyaratan kepada polisi tentang UUD 1945 RI  dan UU kepolisian supaya menjadi referensi aparat kepolisian dalam bertindak dan berperilaku terhadap masyarakat.(*)

loading...

Sebelumnya

Rakyat Papua mencari keadilan untuk Rojit di pinggir jalan

Selanjutnya

Dukungan PKPI untuk BMD-Alam, anggota KPU Kota Jayapura ini diancam

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6299x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3123x views
Otonomi |— Selasa, 13 Februari 2018 WP | 2673x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2280x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe