Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. SKPD diminta segera isi dokumen rapat terbatas PON
  • Senin, 03 Juli 2017 — 18:52
  • 1795x views

SKPD diminta segera isi dokumen rapat terbatas PON

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan dokumen diberikan kepada masing-masing pimpinan SKPD untuk mengisi dan melihat semua rencana definitif yang perlu dimasukan.
Lokasi pembangunan stadion papua bangkit yang sementara sedang dikerjakan - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal berita No. 1 di Tanah Papua
 
Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua meminta satuan kerja perangkat daerah (SKDP/OPD) segera mengisi dokumen dalam rangka rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo mengenai pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Tanah Papua.
 
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan dokumen diberikan kepada masing-masing pimpinan SKPD untuk mengisi dan melihat semua rencana definitif yang perlu dimasukkan.
 
"Nanti semua SKPD memberikan saran sesuai dengan tupoksi sehingga semua terakumulasi dan terakomodir dalam satu kesatuan yang akan menjadi surat lampiran dari Gubernur ke Pak Presiden dalam rangka penyampaian kepres khusus untuk PON XX tahun 2020," kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Senin (3/7/2017).
 
Mengenai jadwal rapat terbatas, Hery jelaskan, pihaknya masih akan menunggu petunjuk Gubernur dan juga jadwal dari Presiden. "Nanti asisten III yang akan berkomunikasi dengan protokol presiden, yang penting materinya kami siapkan lebih awal," tambahnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Yusuf Yambe Yabdi mengatakan rencana induk PON menjadi salah satu syarat yang perlu diselesaikan sebelum diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg). Rencana ini menyangkut permasalahan soal kesiapan sarana dan pendanaan PON XX dan Peparnas tahun 2020 di Papua.
 
"Master plan memang harus dibawa ke sana (Red_Mensekneg). Oleh karena itu harus segera dituntaskan sebelum digelarnya rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo," kata Yusuf.
 
"Jika semuanya sudah beres termasuk master plan, selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden melalui Mensekneg, kita harapkan pembiayaan PON tidak hanya dari anggaran APBD tapi juga APBN," tambahnya.
 
Setiap SKPD diharapkan mengembalikan draft rencana itu paling lambat Kamis, (6/7/2017).
 
Hingga saat ini, anggaran sebesar Rp1,3 triliun dari APBD telah digelontorkan untuk membangun stadion utama Papua Bangkit yang berlokasi di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
 
"Anggaran stadion terdiri dari dua komponen untuk membiayai konsultan dan infrastruktur. Jadi, kontrak kita itu Rp1,3 trilun, dipotong pajak PPH dan PPN sekitar Rp1 miliar lebih," tutupnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Dinas Perkebunan minta petani Kakao tidak alih fungsi

Selanjutnya

Pimpinan SKPD teken pakta integritas

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2996x views
Pengalaman |— Minggu, 13 Mei 2018 WP | 1173x views
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 1151x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe