Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pimpinan SKPD teken pakta integritas
  • Senin, 03 Juli 2017 — 19:07
  • 1401x views

Pimpinan SKPD teken pakta integritas

Hery Dosinaen mengatakan hal ini berkaitan dengan komitmen para pimpinan SKPD dalam upaya ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Para pimpinan SKPD/OPD di jajaran pemerintah provinsi Papua meneken pakta integritas pengelolaan keuangan - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal berita No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Di hadapan Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Elia Loupatty dan Asisten Bidang Umum, Elysa Auri, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran pemerintah Papua meneken pakta integritas pengelolaan keuangan, dan rencana aksi atas rekomendasi Badan Pemerika Keuangan tahun 2016.
 
Hery Dosinaen mengatakan hal ini berkaitan dengan komitmen para pimpinan SKPD dalam upaya ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 
"Saya harap semua SKPD bisa melaksanakan ini dengan baik dan ini juga akan menjadi dasar untuk bagaimana penyelenggaraan di 2017 bisa dilaksanakan dengan baik," kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Senin (3/7/2017).
 
Ia mengingatkan pimpinan SKPD harus belajar dari hasil audit BPK 2016. Meski Pemprov Papua mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016, tetapi masih menyisahkan catatan yang harus diselesaikan.
 
Sementera itu Inspektur Papua, Anggiat Situmorang menekankan, saat ini pihaknya sedang membuat format khusus untuk digunakan oleh setiap SKPD/OPD, sehingga apa yang direkomendasikan oleh BPK bisa dijawab dengan baik.
 
"Paling lama itu temuan di 1981, tapi kami sudah serahkan kepada dirjen piutang negara supaya bisa diselesaikan, karena memang prosedurnya seperti itu," kata Anggiat.
 
Menurutnya, perbedaan data juga menyebabkan adanya temuan, seperti halnya data yang dimiliki pemerintah provinsi berbeda dengan Bank Pembangunan Daerah, namun saat ini sudah disesuaikan.
 
"Ini yang menjadi temuan pada saat itu (Otsus 2011-2012) yang diaudit pada 2013 dan laporannya terbit di 2016," ucapnya.
 
"Sulit memang untuk melihat kembali data-data itu karena sudah lama," tambahnya. (*)

loading...

Sebelumnya

SKPD diminta segera isi dokumen rapat terbatas PON

Selanjutnya

SKPD diminta laporkan nama pegawai yang tak hadir 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe