Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Pintu pagar SMPN I Merauke dibuka tanpa sepengetahuan pemilik hak ulayat
  • Selasa, 04 Juli 2017 — 08:55
  • 855x views

Pintu pagar SMPN I Merauke dibuka tanpa sepengetahuan pemilik hak ulayat

Dari pertemuan tersebut, demikian Nikolaus, Wakapolres memberikan kepastian akan bertemu Bupati Merauke, Frederikus Gebze untuk menyampaikan permintaan tuntutan ganti rugi tanah yang telah dimanfaatkan membangun sekolah sejak tahun 1985 itu.
Pemilik hak ulayat sedang membersihkan janur yang dipasang di pintu pagar SMPN I Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal berita No. 1 di Tanah Papua

Merauke, Jubi - Setelah kurang lebih satu minggu  Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Merauke dipalang dengan pemasangan sasi di pintu pagar oleh pemilik hak ulayat, rupanya secara diam-diam dibuka tadi pagi sekaligus untuk kegiatan sekolah.

“Sebagai pemilik hak ulayat, kami merasa sangat kecewa, karena kalau mau buka palang, harusnya kami dihadirkan terlebih dahulu. Bukan diam-diam membuka seperti begini,” ujar seorang pemilik tanah di SMPN I Merauke, Nicolaus Kaize kepada Jubi Senin (3/7/2017).

Dikatakan, lahan di SMPN I Merauke itu, milik empat marga yakni Mahuze, Gebze, Kaize serta Basik-Basik. “Tadi pagi kami sudah bertemu dengan kepala sekolahnya dan dihadiri  Wakapolres Merauke, Kompol Marthen Asmuruf serta salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Hengky Ndiken,” katanya.

Dari pertemuan tersebut, demikian Nikolaus, Wakapolres memberikan kepastian akan bertemu Bupati Merauke, Frederikus Gebze untuk menyampaikan permintaan tuntutan ganti rugi tanah yang telah dimanfaatkan membangun sekolah sejak tahun 1985 itu.

“Kita belum bicara nilainya secara bersama sama dengan empat marga,” tuturnya.

Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Hengky Ndiken membenarkan jika telah ada beberapa kesepakatan dihasilkan bersama. Sehingga masyarakat pemilik hak ulayat dari empat marga, sudah bisa membuka kembali janur yang diikat di pintu pagar sekolah.

“Saya akan bantu memperjuangan di DPRD. Nantinya pemilik hak ulayat bersurat secara resmi sekaligus ke dewan untuk bertatap muka langsung bersama pimpinan dewan,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

DPRD Merauke didesak kembalikan 24 mobil

Selanjutnya

Pengusaha asli Papua terkesan dianaktirikan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2997x views
Pengalaman |— Minggu, 13 Mei 2018 WP | 1174x views
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 1152x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe