TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Minim pengawasan, penyelundupan kayu masih marak
  • Rabu, 05 Juli 2017 — 18:20
  • 887x views

Minim pengawasan, penyelundupan kayu masih marak

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Yap Ormuseray, di Jayapura, Rabu (5/7/2017) mengatakan sejauh ini pihaknya mendapat keluhan dari beberapa daerah, di antaranya Bupati dan DPRD Sarmi, Bupati Jayapura serta Wakil Bupati Merauke.
Ilustrasi pengangkutan hasil hutan kayu - IST
Alexander Loen
[email protected]
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi
 
Jayapura, Jubi - Masih maraknya peredaran kayu ilegal di beberapa daerah di Papua, membuat Dinas Kehutanan meningatkan pengawasan dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
 
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Yap Ormuseray, di Jayapura, Rabu (5/7/2017) mengatakan sejauh ini pihaknya mendapat keluhan dari beberapa daerah, di antaranya Bupati dan DPRD Sarmi, Bupati Jayapura serta Wakil Bupati Merauke.

"Minimnya pengawasan menjadi salah satu penyebab masih marak peredaran kayu ilegal. Tentu ini menuntut kami untuk tingkatkan pengawasan dengan melibatkan semua pihak, guna meminimalisir peredaran kayu ilegal," katanya.
 
Menurutnya,  peredaran hasil hutan kayu berada di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Sarmi. "Untuk daerah Sarmi, Pak Bupati sudah meminta kami untuk melakukan operasi gabungan, mengingat intensitasnya makin meningkat karena adanya truk kontainer dari Sarmi ke Jayapura," ucapnya.
 
"Kayu ini disinyalir sebagian ilegal, jika diluar izin artinya sumber bahan bakunya, ini tidak berasal dari izin yang sah, karena yang diambil dari pemegang izin dari Hak Pengusaha Hutan (HPH) atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)," tambahnya.
 
Ormuseray mengatakan, pihaknya akan mencari waktu yang pas untuk turun langsung ke lapangan guna mengecek peredaran kayu di wilayahnya.
 
"Beberapa waktu lalu atas laporan Bupati Jayapura, kami sudah melakukan operasi gabungan dan mengamankan bahan baku kayu yang tidak dilengkapi dengan izin. Ke depan akan kami lakukan operasi lagi," katanya.
 
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan saat menjabat sebagai Penjabat Bupati Sarmi, dirinya sempat menyoroti banyaknya kayu olahan yang dibawa keluar tanpa dibekali kelengkapan surat maupun dokumen kepemilikan.
 
Menanggapi itu, ia berpesan agar petugas pos lebih aktif dan tak pandang bulu dalam menindak pihak yang mengambil keuntungan dari hasil hutan Papua secara ilegal. (*)

loading...

Sebelumnya

Lulusan TC-UPH diharapkan dukung pendidikan di Papua

Selanjutnya

IPMNI minta Pemprov Papua turun tangan amankan konflik Nduga

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat