Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Warga Papua ajukan uji materi pasal makar di MK
  • Rabu, 05 Juli 2017 — 22:36
  • 2063x views

Warga Papua ajukan uji materi pasal makar di MK

Permohonan uji materi ini dimohonkan oleh sejumlah warga negara; Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jemi Yermias Kapanai, Pastor John Jonga, Yayasan Satu Keadilan, dan Gereja Kemah Injil di Papua.
Warga Papua seringkali dikenakan pasal makar untuk aksi-aksi demonstrasi maupun pengucapan syukur yang dilakukan dengan cara damai - Dok. Jubi
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jakarta, Jubi - Pemohon uji materi lima pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait makar memperbaiki permohonannya dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi.

"Ada tiga poin perbaikan di sini (permohonan uji materi)," ujar kuasa hukum Pemohon, Azhar Nur Fajar Alam, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu.

Pada poin perbaikan pertama pihak Pemohon memperjelas kedudukan hukum mereka sebagai badan hukum privat.

"Di situ kami tambahkan, kami dari Yayasan Satu Keadilan," jelas Aznar.

Pada poin kedua Pemohon menambahkan kutipan dari para ahli terkait makar dalam permohonannya, serta menambahkan beberapa penjelasan tentang unsur-unsur negara hukum.

Terakhir, Pemohon menambahkan penjelasan terkait asas dan prinsip hak asasi manusia untuk kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat di muka umum.

"Terkait petitum kami tidak mengubahnya sama sekali," ucap Aznar.

Aznar mengatakan kliennya tetap menyatakan lima pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak mengikat.

Permohonan uji materi ini dimohonkan oleh sejumlah warga negara; Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jemi Yermias Kapanai, Pastor John Jonga, Yayasan Satu Keadilan, dan Gereja Kemah Injil di Papua.

Pemohon menguji Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal makar.

Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah menggunakan kelima pasal tersebut untuk mengkriminalisasi Pemohon.

Menurut Pemohon, ketentuan yang diujikan juga telah merugikan hak konstitusional Pemohon selaku warga negara, sehingga Pemohon meminfa MK membatalkan kelima pasal tersebut. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemandangan Kampung Wutung Sandaun Province, PNG menarik pengunjung Kota Jayapura

Selanjutnya

Dari 60 calon Komisioner KOMNAS HAM, hanya 19 berkompetensi sangat baik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe