Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Pemilik hak ulayat ancam ambil kembali tanah dinkes Merauke
  • Kamis, 06 Juli 2017 — 09:28
  • 656x views

Pemilik hak ulayat ancam ambil kembali tanah dinkes Merauke

Ancaman itu disampaikan Donatus saat ditemui Jubi Rabu (5/7/2017), karena permintaan tuntutan ganti rugi, tak kunjung diselesaikan. Menurutnya, permintaan tuntutan ganti rugi yang diminta adalah Rp45 miliar. Hanya saja, setelah dibicarakan bersama pemerintah, disepakati pembayaran Rp30 miliar.
Masyarakat pemilik hak ulayat sedang bicara dengan Kadis Kesehatan Merauke, dr. Adolf Bolang – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
frans@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Merauke, Jubi - Donatus Mahuze, pemilik tanah di Dinas Kesehatan Kabupaten Merake  mengancam akan mengambil kembali tanahnya seluas 45 hektare yang sudah dimanfaatkan pemerintah untuk pelayanan masyarakat selama ini.

Ancaman itu disampaikan Donatus saat ditemui Jubi Rabu (5/7/2017), karena permintaan tuntutan ganti rugi, tak kunjung diselesaikan. Menurutnya, permintaan tuntutan ganti rugi yang diminta adalah Rp45 miliar. Hanya saja, setelah dibicarakan bersama pemerintah, disepakati pembayaran Rp30 miliar.

Dalam perjalanan, lanjut dia, pihaknya mendapatkan informasi,  pemerintah hanya menyanggupi membayar Rp15 miliar.

“Pemilik hak ulayat empat marga yakni Mahuze, Balagaize, Basik-Basik serta Gebze mengetahui  ganti rugi tanah yang harus dibayar pemerintah  Rp30 miliar. Karena sudah ditandatangani bersama  empat marga dimaksud,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan,  empat marga sebagai pemilik ulayat, masih memberikan kesempatan beberapa hari ke depan. Jika tak ada tanda-tanda pembayaran,  tanah  itu akan diambil kembali.

“Silakan Dinkes mencari tempat baru untuk pelayanan kepada masyarakat. Kami sudah lama menunggu pembayaran, namun tak kunjung ada realisasi,” tegasnya.

Hal serupa disampaikan Tokoh Adat Marind, H. Waros Gebze. Menurutnya, permintaan ganti rugi tanah itu, bukan baru dilakukan sekarang. Sudah dari beberapa tahun silam, hanya tak kunjung direalisasikan.

“Kuncinya adalah Bupati Merauke sebagai pengambil kebijakan. Kalau pak bupati menyikapi dengan serius, otomatis pembayaran tanah tidak ditarik ulur sampai sekarang,” katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pengadaan 24 mobil DPRD Merauke, bersifat pinjam pakai

Selanjutnya

Banyak pustu di kampung tanpa tenaga medis

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe