Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Pemkab Merauke diminta seriusi penyelesaian tanah ulayat
  • Jumat, 07 Juli 2017 — 18:21
  • 1387x views

Pemkab Merauke diminta seriusi penyelesaian tanah ulayat

Permintaan itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa kepada Jubi Jumat (7/7/2017). “Ya, kalau pemerintah memiliki data lengkap terkait sejumlah fasilitas umum yang dipersoalkan pemilik hak ulayat, harus dijelaskan secara transparan. Maksudnya agar dapat diketahui masyarakat luas,” pintanya.
Pemilik hak ulayat tanah SMPN I Merauke sedang buka palang beberapa hari lalu – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
frans@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Merauke, Jubi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke diminta menyikapi dengan serius masalah penyelesaian tanah ulayat milik orang Marind. Karena yang dipalang adalah fasilitas umum baik sekolah maupun kantor. Jika tak disikapi cepat, sudah tentu akan berdampak terhadap proses belajar mengajar serta pelayanan kepada masyarakat umum.

Permintaan itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa kepada Jubi Jumat (7/7/2017). “Ya, kalau pemerintah memiliki data lengkap terkait sejumlah fasilitas umum yang dipersoalkan pemilik hak ulayat, harus dijelaskan secara transparan. Maksudnya agar dapat diketahui masyarakat luas,” pintanya.

Sebagai dewan, lanjut Sirfefa, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya kepada pemilik hak ulayat untuk berdialog. “Kapan saja, saya siap bertemu pemilik hak ulayat, sekaligus menjembatani untuk proses penyelesaian bersama pemerintah,” ujarnya.

Khusus pemalangan di SMPN I Merauke pekan lalu, pihaknya telah meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran setempat, Felix Liem Gebze dan disampaikan tanah dimaksud, telah bersertifikat dan masuk aset daerah.

Sehingga tidak mungkin dilakukan pembayaran ganti rugi lagi. Jika dilakukan, jelas Sirfefa, bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun demikian, katanya, pemilik hak ulayat harus tetap dihargai. Jika belum ada pelepasan, pemerintah harus menyelesaikan dengan memberikan penghargaan, sehingga tak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pemilik tanah ulayat di SMPN I Merauke, Nikolaus Kaize mengatakan, sejak tahun 1985, tanah milik empat marga tersebut, belum dibayar oleh pemerintah. “Kemarin kami lakukan pemalangan itu dengan tujuan meminta Bupati Merauke, Frederikus Gebze menyelesaikan,” katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

RSJ di Jayapura siap tangani orang gila dari Merauke

Selanjutnya

Saluran irigasi tak ada, padi di Kampung Sabon sering terendam banjir

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe