Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Aksi FPDMPMJ dinilai tak berdasarkan hukum
  • Jumat, 07 Juli 2017 — 18:30
  • 2161x views

Aksi FPDMPMJ dinilai tak berdasarkan hukum

Warga yang mengklaim intelektual Jayawijaya, Weki Gombo mengatakan, siapa pun memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam pilkada dan dijamin Undang-Undang Otonomi Khsus Papua.
Forum Peduli Demokrasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Jayawijaya (FPDMPMJ) saat menyampaikan aspirasi di depan kantor gubernur Papua, Rabu, 5 Juli 2017 – Jubi/Alex
Agus Pabika
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi – Aksi Forum Peduli Demokrasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Jayawijaya (FPDMPMJ) di halaman kantor gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Rabu (5/7/2017) untuk menolak John Banua maju pada pilkada Jayawijaya 2018 dinilai tak berdasarkan hukum.

Warga yang mengklaim intelektual Jayawijaya, Weki Gombo mengatakan, siapa pun memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam pilkada dan dijamin Undang-Undang Otonomi Khsus Papua.

Ia malah menilai demo itu merupakan kegagalan Forum Bersatu Rekonsiliasi Jayawijaya (Foberja) dalam membina mahasiswa dari daerah ini.

“Harapan masyarakat Jayawijaya selama ini kepada Foberja, namun kerja dari mereka di sisi lain membawa dampak negatif. Foberja menjadikan mahasiswa sebagai tameng sekaligus objek untuk menutupi kegagalan kerja politik mereka untuk mengadu kepada gubernur Papua,” katanya.

Menurutnya semua calon yang maju di pilkada Jayawijaya merupakan calon pemimpin terbaik Papua.

“Biarkan masyarakat yang memilih pemimpin harapan mereka. Otsus bicara tentang Papua, tidak ada yang membatasi dan memiliki jaminan hukum. Kalau Otsus jamin, khususnya Wamena punya sendiri itu wajar,” katanya.

Ia pun berharap yang siap untuk maju pada pencalonan bupati dan wabub di Jayawijaya siap membawa perubahan lima tahun mendatang. 

Sebelumnya, koordinator aksi, Markus Aroba di Jayapura, Rabu (5/7/2017) mengatakan, John Banua bukan orang asli Papua (OAP). Dengan demikian pihaknya menolak untuk maju sebagai calon bupati di Jayawijaya periode 2018-2023. (*)

loading...

Sebelumnya

Mama-mama : Jangan salahkan kami jika sering macet

Selanjutnya

Bupati Jayapura serukan cinta kasih dan persaudaraan 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Rabu, 18 Juli 2018 WP | 4595x views
Nabire Membangun |— Selasa, 17 Juli 2018 WP | 4391x views
Dunia |— Minggu, 22 Juli 2018 WP | 4009x views
Jayapura Membangun |— Selasa, 17 Juli 2018 WP | 3514x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe