Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. ASN dan kontraktor diajak bersatu bangun Kaimana
  • Sabtu, 08 Juli 2017 — 10:09
  • 2941x views

ASN dan kontraktor diajak bersatu bangun Kaimana

“Ini merupakan nilai-nilai yang menginspirasi penyelengaraan pemerintahan. Tentu saja ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab ini secara konprehensif, baik itu pemerintah, negara, dunia usaha, sektor swasta maupun masyarakat sipil, kontraktor, swasta dan masyarakat sipil,” katanya.
Wakil Bupati Kaimana Ismail Sirfefa saat memberikan sambutan pada sosialisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik – Jubi/Jacob Owen 
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Kaimana, Jubi – Pelaku pembangunan, baik aparat sipil negara (ASN) maupun kontraktor diajak untuk menyatukan persepsi dan bersinergi dalam membangun Kabupaten Kaimana, Papua Barat.

Hal ini dikatakan Wakil Bupati Kaimana Ismail Sirfefa ketika membuka sosialisasi sistem pelelangan barang dan jasa oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kaimana bersama LPSE Fakfak, di Kaimana Beach Hotel, Jalan Utarom, Krooy, Jumat (7/7/2017). 

Ia mengatakan, untuk menuju ke arah pemerintahan yang baik, ada beberapa prinsip yang dianggap perlu menjadi perhatian. Prinsip-prinsip itu adalah efisiensi, efektivitas, demokrasi, adil, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaporan. 

“Ini merupakan nilai-nilai yang menginspirasi penyelengaraan pemerintahan. Tentu saja ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab ini secara konprehensif, baik itu pemerintah, negara, dunia usaha, sektor swasta maupun masyarakat sipil, kontraktor, swasta dan masyarakat sipil,” katanya.

Untuk menjalankan pemerintahan yang baik itu, maka selama dua hari, Jumat – Sabtu, diadakan sosialisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

“Ini adalah amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pusat hingga ke kampung-kampung, dan ini yang diingatkan oleh Badan Pengawasan Provinsi Papua Barat kepada kami selaku kepala daerah,” katanya.

Ia juga menyebutkan soal kebijakan terhadap orang asli Papua (OAP) untuk memegang proyek sesuai amanat undang-undang otonomi khusus (otsus). 

“Kita punya undang-undang otsus dan pasti ada kebijakan, dan itu pun diatur oleh undang-undang, tidak semua pekerjaan, karena dengan banyak kebijakan yang diambil bisa menyeret kita semua yang ada di sini ke ranah hukum,” katanya.

Ketua ULP LPSE Fakfak-Kaimana, Pitter Liem mengatakan, kebijakan untuk nilai proyek tetap ada sebagaimana Kepres 84 tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk wilayah Papua, yakni di bawah Rp 1 miliar dan untuk daerah di pegunungan dan di bawah Rp 500 juta untuk daerah pantai.

“Jadi, aturan itu tetap masih ada dan sepajang belum ada aturan pengganti aturan yang dikeluarkan oleh Presiden SBY masih berlaku untuk kita di Papua secara umum. Jadi, jangan ada yang beranggapan karena presiden sudah diganti jadi aturan itu tidak berlaku itu keliru,” katanya.

Dari 33 SKPD di Kabupaten Kaimana, baru delapan SKPD yang telah melaporkan secara administrasi kegiatan pengadaan barang dan jasa, dua  di antaranya sudah masuk pada proses pelelangan. (Jacob Owen)

Sebelumnya

Jalan di Tambrauw rusak, pembangunan macet

Selanjutnya

Nicolas bantah pembangunan jalan fiktif

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe