Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tatib DPRP harus rampung sebelum rolling komisi 
  • Senin, 10 Juli 2017 — 11:10
  • 788x views

Tatib DPRP harus rampung sebelum rolling komisi 

Ia mengatakan, kini tatib tersebut sedang dibahas panitia kerja (panja) DPR Papua yang diketuai, Jan Ayomi. Panja harus menyelesaikan tatib itu dalam pekan ini.
Ilustrasi Gedung DPR Papua - Dok. Jubi 
Arjuna Pademme
Editor : Dominggus Mampioper
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menyatakan, pembahasan tata tertib (tatib) lembaga dewan harus rampung sebelum rolling komisi.

Ia mengatakan, kini tatib tersebut sedang dibahas panitia kerja (panja) DPR Papua yang diketuai, Jan Ayomi. Panja harus menyelesaikan tatib itu dalam pekan ini.

"Panja diberikan waktu sepekan, karena 20 Juli 2017 mendatang dijadwalkan sudah dilakukan rolling komisi di DPR Papua," kata Wonda pekan lalu.

Menurutnya, rolling komisi tak bisa dilakukan sebelum tatib rampung. Kalau sudah selesai, panja akan menyerahkan tatib ke badan legislasi dan dibawa ke dalam rapat badan musyawarah DPR Papua.

"Nantinya akan dilakukan pemaparan tatib dalam rapat badan musyawarah. Kalau disetujui, akan dilakukan sidang paripurna," ujarnya.

Sementara Ketua Panja Tatib DPR Papua, Jan Ayomi mengatakan, salah satu penyebab perubahan tatib DPR Papua karena kursi anggota DPR Papua akan bertambah sebanyak 14 oleh legislator dari jalur pengangkatan yang rencananya akan dilantik dalam waktu dekat. Hak-hak mereka akan diatur dalam tatib itu. 

"Selain itu, karena ada Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan pimpinan dan anggota dewan dan hak-hak administrasi yang lain. PP ini merupakan perubahan dari PP Nomor 24 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPR," kata Jan Ayomi. (*)

loading...

Sebelumnya

Harun : Politik dan jabatan penyebab beberapa peristiwa di Intan Jaya

Selanjutnya

Polda nyatakan situasi kondusif jelang PSU Intan Jaya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe