Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Komnas HAM panggil Menko Kemaritiman RI
  • Senin, 10 Juli 2017 — 14:53
  • 1125x views

Komnas HAM panggil Menko Kemaritiman RI

“Terkait tuntutan kompensasi atas perusakan terumbu karang masyarakat adat di Raja Ampat oleh kapal pesiar Inggris itu maka Komnas HAM telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI," ujar Natalius Pigai.
Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai belum lama ini saat berkunjung ke Dogiyai – Jubi/Abeth
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Nabire, Jubi – Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Natalius Pigai pada Senin, 10 Juli 2017 pukul 13.00 akan meminta keterangan dan penjelasan dari  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI terkait upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan terumbu karang yang ditabrak oleh kapal MV. Caledonia Sky.

“Terkait tuntutan kompensasi atas perusakan terumbu karang masyarakat adat di Raja Ampat oleh kapal pesiar Inggris itu maka Komnas HAM telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI melalui surat yang telah dikirimkan via post dan fax ke Kementerian pada Rabu, 5 Juli 2017 lalu,” ujar Natalius Pigai kepada Jubi via pesan singkat, Minggu, (9/7/2017).

Sebelumnya pada 20 Juni 2017, Komnas HAM RI telah menerima surat pengaduan yang kedua kalinya dengan Nomor: 013/KH-CH&R/VI/2017 tertanggal 9 Juni 2017, perihal keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian masalah kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat oleh kapal MV. Caledonia Sky.

Pengaduan tersebut disampaikan Hery Chairiansyah, SH, MH yang bertindak untuk dan atas nama Paulus Wawiyai, dan kawan-kawan selaku masyarakat adat Suku Wawiyai, Papua Barat. 

Masyarakat menuntut penjelasan dan tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terkait proses pengurusan ganti kerugian atas pelanggaran Kapal MV Caledonia Sky yang melakukan perusakan terumbu karang di perarian Pulau Mansuar Kecil, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat pada 4 Maret 2017 lalu. 

Natalius mengatakan, masyarakat juga menuntut agar dalam proses perundingan yang dimaksud, Pemerintah melibatkan masyarakat pemilik ulayat sebagai bagian dari penghormatan HAM masyarakat oleh Negara yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kuasa hukum masyarakat adat Suku Wawiyai, Papua Barat, Hery Chairiansyah mengatakan pihaknya telah mengadu kepada Komnas HAM sebanyak dua kali agar segera meminta keterangan terkait pengrusakan terumbu karang di Raja Ampat tersebut.

“Ini sudah dua kali kami mengadu. Komnas HAM agar segera memanggil Menter Kordinator Kemaritiman untuk meminta keterangan sejauh mana penanganan atas kerusakan itu,” katanya melalui pesan singkat.

Ia mengatakan  pihaknya merasa kesal dan kecewa, karena pemerintah tidak melibatkan mereka sebagai pemilik ulayat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. “Padahal kami yang merasakan langsung dampak dari kerusakan itu… (karena dampak kerusakan akan) membunuh masa depan masyarakat adat dan anak cucunya,” kata dia.

Ia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusakan kekayaan alam, seperti terumbu karang, lahan gambut, dan hutan, merupakan tindakan kriminal dengan ancaman hukuman pidana penjara.

Oleh karena itu, ganti rugi yang dibayarkan perusahaan asuransi kapal pesiar tersebut tidak dapat menghilangkan aspek pidananya. (*)

loading...

Sebelumnya

Dari 60 calon Komisioner KOMNAS HAM, hanya 19 berkompetensi sangat baik

Selanjutnya

Jonan-Arcandra dekati 52 perusahaan tawarkan 15 WK migas baru

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe