Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. KPU Jayapura harus pertanggungjawabkan dana 38 miliar
  • Senin, 10 Juli 2017 — 18:42
  • 769x views

KPU Jayapura harus pertanggungjawabkan dana 38 miliar

Pada 4 Juli 2017, Pemerintah Kabupaten Jayapura menandatangani Nota Pemberian Hiba Daerah (NPHD) dengan KPU Papua sebesar Rp 6 miliar, sebab masih ada sisa Rp 3 miliar di KPU Kabupaten Jayapura. 
Situasi penghitungan suara pada salah satu TPS di Sentani, 15 Februari 2017 – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Sentani, Jubi – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura diminta segera mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp 38 miliar yang digunakan untuk penyelenggaraan pilkada 15 Februari 2017.

Hal ini dikatakan Bupati Mathius Awoitauw ketika ditemui di Sentani, Senin (10/7/2017). 

Pada 4 Juli 2017, Pemerintah Kabupaten Jayapura menandatangani Nota Pemberian Hiba Daerah (NPHD) dengan KPU Papua sebesar Rp 6 miliar, sebab masih ada sisa Rp 3 miliar di KPU Kabupaten Jayapura. 

“Untuk dana 38 miliar yang digunakan pada pilkada lalu tetap dilakukan pertanggungjawaban oleh KPU Kabupaten Jayapura. Kita juga sudah berkoordinasi dengan KPU pusat terkait penyelenggaraan pilkada di daerah ini. Semuanya harus berjalan paralel, KPU Pusat juga harus bertanggung jawab atas penyelenggarannya di tingkat bawah,” katanya.

Bupati Awoitauw berharap agar semua proses dapat berjalan dengan baik. Pemungutan suara ulang (PSU) pada 9 Agustus 2017 juga jangan ditunda lagi. 

“Kasihan masyarakat yang sudah cape-cape memberikan hak politiknya dalam pesta demokrasi di daerah ini. Oleh sebab itu, dalam proses ini tidak boleh lagi ada tarik ulur, apalagi sampai ada penundaan, karena sudah kita sepakati bersama,” katanya.

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Yohanes Hikoyabi mengatakan, pihaknya juga sudah mendorong hal ini agar PSU segera dilaksanakan. Selain itu, legislator juga mendorong pertanggungjawaban dana pilkada oleh KPU setempat.

“Setelah NPHD ditandatangani, maka PSU tidak boleh ditunda. Pihak-pihak terkait seperti BPK dan Inspektorat segera melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dana negara dan masyarakat yang digunakan dalam pilkada kali lalu,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Aparat kampung adat diharapkan lakukan tugasnya dengan baik

Selanjutnya

Pasir Enam didorong jadi kawasan wisata

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe