Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Pemantau Pemilu PNG rekomendasikan peninjauan ulang daftar pemilih
  • Selasa, 11 Juli 2017 — 06:47
  • 951x views

Pemantau Pemilu PNG rekomendasikan peninjauan ulang daftar pemilih

Ini menegaskan adanya masalah besar dalam pemilihan di PNG. Sebab jumlah pemilih sangat signifikan sebagai persyaratan sebuah pemilu. Sementara banyak pemilih yang namanya tidak ada dalam daftar pemilih.
Pemantau dari negara-negara Persemakmuran - RNZI
RNZI
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Tim Persemakmuran yang mengamati pemilihan nasional Papua Nugini (PNG) mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk peninjauan menyeluruh terhadap proses pemilihan dan perbaikan pada daftar pemilih.

Saat penghitungan suara sedang berlangsung di seluruh negeri dan hanya sedikit pemilih yang belum menyelesaikan pemungutan suara, tim tersebut telah mengeluarkan sebuah pernyataan  yang merekomendasikan beberapa seperti tinjauan segera terhadap daftar pemilih.

Ini menegaskan adanya masalah besar dalam pemilihan di PNG. Sebab jumlah pemilih sangat signifikan sebagai persyaratan sebuah pemilu. Sementara banyak pemilih yang namanya tidak ada dalam daftar pemilih.

Para pengamat menyatakan kekecewaannya sebab laporan Commonwealth Observer Group sebelumnya, yang menyoroti kebutuhan untuk menangani masalah ini, belum dilaksanakan.

Ketua tim Persemakmuran mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sangat penting pelaksana pemilu memiliki keahlian dan dana yang memadai yang diminta oleh Komisi Pemilu PNG untuk membuat daftar pemilih yang kredibel bias disediakan tepat sebelum pemilihan berikutnya.

"Rakyat Papua Nugini layak mendapatkan pemilihan yang lebih baik dan yang berhak harus diijinkan menjalankan hak demokratis mereka dan berpartisipasi dalam pemilihan nasional mereka, "kata Sir Anand Satyanand, Ketua Commonwealth Observer Group.

Sebagian besar tempat pemungutan suara yang dibuka pada hari terakhir, terutama selama periode kampanye dimana pengamat melihat fase terakhir, juga menjadi perhatian. Tim Persemakmuran mencatat sejumlah insiden dugaan pembelian suara yang dilaporkan, termasuk "melalui penggunaan sumber daya negara dan pembangunan provinsi dan kabupaten

Dana tersedia bagi para politisi yang sudah lama menjabat di pemerintahan maupun parlemen.

"Dana ini diduga digunakan untuk membeli dukungan pemilih atau untuk proyek yang mendorong pemilih," kata Sir Anand.

Dia mengatakan bahwa para pengamat diberitahu jika politik uang telah mempengaruhi secara signifikan proses pemilihan dan mungkin telah menyebabkan “lapangan bermain” yang tidak merata bagi partai dan kandidat dalam pemilihan 2017.

Sir Anand berpendapat, "harus mempertimbangkan perumusan peraturan pembiayaan kampanye melalui legislasi yang tepat".

Para pengamat merekomendasikan agar dimasukkan ke dalam Undang-Undang Organik tentang Partai Politik dan Kandidat.

Daftar persoalan yang menjadi perhatian berlanjut, termasuk pengamatan bahwa petugas pemungutan suara sementara, sebagian besar melakukan tanggung jawab mereka secara non-partisan. Kelompok ini berpandangan bahwa diperlukan program pelatihan yang memadai, dan menjelang pemilihan berikutnya, agar petugas pemungutan suara lebih efisien dalam menjalankan tugasnya, dan prosedur yang digariskan dipatuhi selama masa pemilihan.

Sir Anand menyebutkan bahwa tunjangan untuk petugas pemungutan suara harus diatur terlebih dahulu, sebagai pengakuan atas salah satu penyebab penundaan berulang dalam pemilihan ini.

Tim pengamat mencatat bahwa sebagian besar tempat pemungutan suara dibuka terlambat, dan beberapa di antaranya diberi lebih sedikit surat suara daripada jumlah pemilih yang diharapkan. Umumnya, katanya, pembagian material pemilu tidak selesai tepat waktu.

Selanjutnya, kepatuhan terhadap kerahasiaan surat suara jelas tidak konsisten di seluruh provinsi yang berbeda yang diamati. Beberapa laporan tentang kekerasan terkait pemilu merupakan keprihatinan para pengamat, meskipun pernyataan tersebut mengatakan betapa pemilih pada umumnya memilih untuk melakukan pemungutan suara dengan cara yang damai.

Mengenai peran pasukan keamanan, Sir Anand mengatakan pada umumnya kehadiran mereka di TPS tampaknya memadai.

"Namun, di beberapa daerah, beberapa dianggap mengganggu, sementara di daerah lain mereka tampaknya tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi,” jelas Sir Anand.

Terlepas dari keprihatinan seriusnya terhadap daftar pemilih di keempat wilayah di negara ini, kelompok Persemakmuran mencatat beberapa aspek positif dalam proses pemilihan.

Hasilnya, kata Sir Anand, "harus mencerminkan keinginan orang-orang yang berpartisipasi dalam pemilihan nasional 2017."

Dia mengindikasikan bahwa penghitungan tersebut masih berlangsung dan pengamatan timnya akan tercermin dalam laporan akhir yang akan dirumuskan sebelum para pemantau meninggalkan PNG pada tanggal 14 Juli. (*)

loading...

Sebelumnya

Komunitas Muslim Hawaii kecewa larangan perjalanan Trump

Selanjutnya

Fiji pertimbangkan isu perikanan dari WWF Pasifik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe