Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur Papua: Pemerintahan harus miliki manajemen keuangan yang sehat
  • Selasa, 11 Juli 2017 — 07:37
  • 732x views

Gubernur Papua: Pemerintahan harus miliki manajemen keuangan yang sehat

Disamping itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.
Peserta diklat saat foto bersama sejumlah pejabat di lingkup pemerintahan provinsi Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Staf Ahli  Gubernur Bidang  Pemerintahan, Politik dan Hukum Simeon Itlay mengatakan untuk membangun sebuah daerah yang maju, pemerintahan harus memiliki manajemen keuangan yang sehat.

Disamping itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Simeon saat membuka Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Provinsi, di Aula Badan Pengembangan SDM  Papua, Cigombong, Kota Jayapura, Senin (10/7/2017).

“Penerapan Otonomi seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat,” ucapnya.

Untuk itu, ujarnya, pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Lebih jauh ia menjelaskan, dalam konteks pemerintahan daerah dan sejalan dengan Otonomi Daerah, Kepala Daerah—pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah—diharapkan melakukan penatausahaan keuangan daerah secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Kepala Subdit Keuangan dan Otda  BPSDM  Kemendagri Admiral menjelaskan, Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah merupakan suatu peningkatan kompetensi bagi aparat daerah di bidang keuangan sesuai dengan amanat UU ASN No. 5 Tahun 2014.

“Kompetensi yang dilaksanakan oleh ASN terdiri dari tiga kompetensi, antara lain, kompetensi managerial (Diklat PIN), kompetensi teknis (Diklat Keuangan) baik akrual maupun yang dilakukan lembaga lainnya, kompetensi sosial dan kompetensi keuangan daerah,” kata Admiral.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Ni Made Karmiasih mengatakan Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Provinsi Papua akan dilakukan selama lima hari (10-14 Juli 2017).  

Dimana hal ini sesuai dengan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (*) 

Sebelumnya

Papua dapat jatah beasiswa Chevening

Selanjutnya

Elias Wonda : Tidak ada pemotongan tunjangan guru

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe