Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Anggota MRP mendatang jangan hanya sekadar duduk manis 
  • Selasa, 11 Juli 2017 — 12:24
  • 614x views

Anggota MRP mendatang jangan hanya sekadar duduk manis 

"Setelah itu kembali dan merumuskan apa yang harus dilakukan dan mendorong itu kepada para pemangku kepentingan. Bukan hanya duduk di kantor atau turun lapangan tapi tidak ada tindaklanjutnya," ujarnya.
Ilustrasi Kantor MRP - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Emus Gwijangge menyatakan, anggota Mejelis Rakyat Papua (MRP) periode mendatang harus dapat menyuarakan hak-hak masyarakat adat asli Papua, tidak hanya datang duduk, tanpa ada terobosan memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua.

Ia mengatakan, MRP merupakan lembaga kultur orang asli Papua. Mereka yang duduk di lembaga itu harus benar-benar paham tatanan adat dan hak-hak dasar orang asli Papua, kemudian memperjuangkan itu dengan memunculkan regulasi.

"Selama ini, MRP seakan tidak punya 'gigi'. Padahal ini lembaga kultur, tapi tidak pernah ada terobosan untuk memproteksi hak-hak orang asli Papua. Saya harap MRP mendatang punya kemampuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat adat dari setiap wilayah," kata Emus, Senin (10/7/2017).

Katanya anggota MRP jangan hanya sekadar duduk di kantor, tapi harus turun ke masyarakat melihat langsung kondisi masyarakat adat dan mendengar aspirasi mereka.

"Setelah itu kembali dan merumuskan apa yang harus dilakukan dan mendorong itu kepada para pemangku kepentingan. Bukan hanya duduk di kantor atau turun lapangan tapi tidak ada tindaklanjutnya," ujarnya.

Menurutnya, MRP harus benar-benar bekerja sesuai tupoksinya, jangan lagi anggota MRP mendatang menempatkan diri seakan-akan lembaga politik.

"Jangan hanya membawa nama anggota MRP tapi tidak ada terobosan hingga periodenya berakhir," katanya.

Salah satu tokoh masyarakat dari suku Moni di Intan Jaya, Harun Agimbau mengatakan, wajar saja jika para legislator Papua bersuara terkait rekrutmen calon anggota MRP, karena mungkin menilai ada yang tidak sesuai mekanisme.

"Wajar kalau anggota DPR Papua bicara. Itukan tugas mereka. Makanya dalam melaksanakan berbagai hal, harus mempertimbangan aturan yang ada," kata Harun. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

"Kesalahan" LE hanya satu, kembali mencalonkan diri pada pilgub 2018

Selanjutnya

Penetapan LE sebagai tersangka diduga "beraroma" pilgub Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe