Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Calon anggota MRP perwakilan Nduga dikritik
  • Selasa, 11 Juli 2017 — 12:33
  • 1046x views

Calon anggota MRP perwakilan Nduga dikritik

Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu mempertanyakan kinerja panitia pemilihan (panpil) di daerah yang meloloskan verifikasi terhadap calon anggota MRP itu.
Ilustrasi Kantor MRP - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Dominggus Mampioper
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari dapil Nduga, Lanny Jaya dan Jayawijaya, Emus Gwijangge mengkritik calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Kabupaten Nduga lantaran yang bersangkutan bukan anak asli daerah setempat dan wilayah adat Lagapo, namun berasal dari wilayah adat lain.

Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu mempertanyakan kinerja panitia pemilihan (panpil) di daerah yang meloloskan verifikasi terhadap calon anggota MRP itu.

"Memang ada perwakilan dari Nduga, tapi dia bukan orang asli Nduga. Dilihat dari marganya saja, dia berasal dari wilayah adat lain. Hanya saja memang dia lahir besar di Nduga. Harusnya kan keterwakilan itu oleh anak dari suku asli Nduga," kata Emus, Senin (10/7/2017).

Ia mengapresiasi kinerja panpil terutama yang ada di daerah. Mereka dinilai serius bekerja agar tahapan rekrutmen MRP segera rampung. Namun di satu sisi, ada hal yang luput dari perhatian panpil di daerah, terutama keterwakilan suku-suku yang ada di setiap wilayah adat.

"Yang terjadi selama ini, periode lalu hingga kini, suku lain hanya penonton. Misalnya saja perwakilan dari Nduga, keterwakilannya justru bukan orang asli Nduga. Di Nduga itu suku aslinya orang Nduga. Jadi kembalikan hak kesulungan itu kepada orang Nduga," ujarnya.

Ia berharap, panpil provinsi mengambil alih hal ini dari panpil kabupaten/kota, agar setiap perwakilan suku dapat diakomodir. Tidak ada suku tertentu yang mendominasi dari periode ke periode.

"Dibagi rata perwakilan setiap suku dari setiap wilayah adat. Misalnya di wilayah adat Lapago, ada suku Dani, Damal, Dani, Nduga dan beberapa lainnya. Harusnya setiap suku ada keterwakilan," katanya.

Kritikan terhadap kinerja panpil di daerah juga dikatakan Maria Duwitau, anggota DPR Papua dari kabupaten di wilayah adat Meepago yakni Intan Jaya, Mimika, Nabire, Dieyai, Dogiyai dan Paniai.

"Di wilayah adat Meepago, keterwakilan MRP didominasi suku tertentu. Padahal di wilayah adat Meepago ada beberapa suku yakni Moni, Wolani, Damal dan Amungme. Tapi keterwakilan suku-suku ini tidak diakomodir," kata Maria pekan lalu. (*)

loading...

Sebelumnya

Penetapan LE sebagai tersangka diduga "beraroma" pilgub Papua

Selanjutnya

Diduga ada kepentingan dana pengamanan dibalik penetapan LE sebagai tersangka

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe