Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Kabupaten dan kota diharapkan berkomitmen berantas korupsi
  • Selasa, 11 Juli 2017 — 19:03
  • 1293x views

Kabupaten dan kota diharapkan berkomitmen berantas korupsi

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan dengan melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi secara terintegrasi, konsisten dan terencana akan memberikan dampak pada semakin tertibnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen saat menyapa para pimpinan SKPD/OPD - Dok Jubi
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan pemerintah kabupaten dan kota serius memberantas korupsi untuk meminimalisir penyimpangan atas pelaksanaan APBD.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan dengan melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi secara terintegrasi, konsisten dan terencana akan memberikan dampak pada semakin tertibnya tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dengan berkomitmen diharapkan anggaran yang tersedia benar-benar sesuai dengan peruntukkannya, yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua," kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (11/7/2017).

Ia menuturkan, rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di tiap tingkat pemerintahan itu merupakan wujud serta komitmen untuk pemberantasan korupsi. Setiap daerah diharapkan untuk melahirkan agenda penting atas komitmen tersebut secara terstruktur, terpola dan terencana.

Ia tekankan, pemerintah provinsi Papua sejak awal sangat respon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi.

Kata Hery, dukungan tersebut dapat dilihat dari sejumlah kebijakan yang telah digulirkan dan dilaksanakan antara lain melalui pembentukan Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kemudian telah dilakukan launching atas sejumlah e-goverment antara lain e-planning, e-budgeting, e-samsat, dan pengaduan online Provinsi Papua.

"Kesemuanya ini menuntut adanya keterbukaan dan transparansi yang menuntun semua pihak pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," katanya.

Sementara itu, Inspektur Papua Anggiat Situmorang mengatakan pemerintah provinsi saat ini sedang menyusun rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Papua.

Dimana hal-hal yang sudah dilakukan adalah masalah akuntabilitas, transparansi dan good governance menuju pemerintahan yang bersih.

"Beberapa waktu lalu saya sudah konsepkan surat dan Pak Sekda telah menandatangani dan sudah dikirim ke semua SKPD, supaya masing-masing SKPD menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual. Nantinya pihak Inspektorat akan mendampingi," kata Anggiat.

Ia tekankan, untuk menjadikan Papua bebas dari korupsi perlu didukung dengan komitmen yang luar biasa. Untuk itu pemerintah provinsi siap menjadi lokomotif pendorong utama.

"Intinya Papua siap menjadi lokomotif pendorong utama dalam pencegahan korupsi," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

SKPD dan Biro Pengadaan diminta tingkatkan komunikasi

Selanjutnya

BRG akan mulai studi pemetaan tiga desa

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe