Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Terkait kasus MV Caledonian Sky, Pemerintah: IPB sedang mengkaji
  • Rabu, 12 Juli 2017 — 07:33
  • 1226x views

Terkait kasus MV Caledonian Sky, Pemerintah: IPB sedang mengkaji

Ada tiga aspek yang dikaji, yakni mengenai kerusakan biota laut, kerugian berdasarkan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah serta restorasi atas kerusakan yang terjadi.
Ilustrasi MV Caledonian Sky - IST
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jakarta, Jubi - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjelaskan tingkat perkembangan penyelesaian insiden rusaknya terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat, akibat kandasnya kapal MV Caledonian Sky.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai yang dihubungi dari Jakarta, Senin (10/7/2017), mengatakan pihaknya telah menerima paparan penjelasan tingkat kemajuan penyelesaian, termasuk perihal ganti rugi.

Sebelumnya, KOMNAS HAM meminta penjelasan Kemenko Kemaritiman atas kemajuan penyelesaian kasus penabrakan terumbu karang pada 4 Maret lalu itu. 

"Masyarakat adat setempat minggu lalu menanyakan (perkembangan) progresnya, kompensasi ganti ruginya seperti apa. Makanya kami memanggil Pak Luhut (Menko Kemaritiman). Tapi karena beliau ke DPR, yang datang tadi Deputi bidang Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno," kata Komisioner Natalius Pigai.

Pigai menjelaskan, dalam paparan yang diterima, pemerintah dan pihak asurasi kapal telah menunjuk Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk melakukan kajian.

Ada tiga aspek yang dikaji, yakni mengenai kerusakan biota laut, kerugian berdasarkan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah serta restorasi atas kerusakan yang terjadi.

"Tapi saat ini sedang ada perdebatan terkait nilai ganti rugi. Tak perlu saya sebut angkanya karena itu rahasia," katanya.

Pigai menyebut pemerintah menargetkan penyelesaian ganti rugi bisa selesai dalam dua hingga tiga bulan ke depan. "Kalau tidak juga selesai, pemerintah akan menggugat ke pengadilan," katanya.

Pigai juga berharap adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat Raja Ampat dalam penyelesaian kasus tersebut.

Menurut dia, adanya aduan masyarakat ke Komnas HAM mengindikasikan bahwa ada masalah konsolidasi antara masyarakat dengan pemerintah.

"Kami harap ada kerja sama yang baik, karena masyarakat mengaku mengalami kerugian dari segi perekonomian, masalah lingkungan dan turunnya potensi wisata. Kami mendorong pemenuhan dan perlindungan HAM dalam kasus ini," pungkasnya.

Kerusakan 18.882 m2 Luas kerusakan terumbu karang Raja Ampat akibat kandasnya kapal pesiar MV Caledonian Sky pada 4 Maret 2017 mencapai 18.882 meter persegi.

Hasil tersebut didapat melalui survei bersama tim pemerintah dan pihak asuransi kapal di kawasan Selat Dampier, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, sejak 19 Maret lalu, dari 22.060meter persegi luas wilayah yang disurvei.

Dari 18.882 meter persegi itu terbagi dua gradasi kerusakan yang berbeda di mana seluas 13.270 meter persegi mengalami rusak total oleh kapal dan 5.612 meter persegi rusak sedang akibat hempasan pasir dan pecahan terumbu karang karena olah gerak kapal.

Terumbu karang yang rusak sedang memiliki tingkat harapan hidupnya hanya tinggal 50 persen sehingga apabila mati akan menjadi rusak total dan mempengaruhi valuasi penghitungan nilai kerugian yang akan diklaim.

Diketahui bahwa kandasnya kapal Caledonian Sky, Sabtu (4/3), yang dinahkodai oleh Kapten Keith Michael Taylor ini menimbulkan dampak kerusakan terumbu karang yang luar biasa.

Parahnya, terumbu karang yang rusak itu berada tepat di jantung Raja Ampat, sebuah pusat keanekaragaman hayati laut. Selain melakukan gugatan ganti rugi, pemerintah berniat menuntut tanggung jawab kapten kapal yang menyebabkan kerusakan terumbu karang. 

Terlebih sang kapten diketahui pernah melakukan pelanggaran di perairan Indonesia, tepatnya di Kuala Tanjung (Sumatera Utara) di mana ia menyandarkan kapal tak sesuai aturan.

Pemerintah mempertimbangkan tuntutan pidana sesuai UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pertanggungjawaban sang kapten.(*)

loading...

Sebelumnya

Jonan-Arcandra dekati 52 perusahaan tawarkan 15 WK migas baru

Selanjutnya

Amnesty minta kejahatan terhadap warga Mosul diselidiki

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe