Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Proses hukum, langkah terakhir selesaikan PHK karyawan Freeport
  • Rabu, 12 Juli 2017 — 12:27
  • 1522x views

Proses hukum, langkah terakhir selesaikan PHK karyawan Freeport

"Dalam rapat kemarin, kami putuskan proses hukum adalah langkah terakhir kalau sudah tidak ada jalan. Kami mau perusahaan berniat baik membuka diri mempekerjakan kembali karyawan yang diberhentikan," katanya kepada Jubi, Selasa (11/7/2017).
Ilustrasi PT Freeport - Jubi/dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari daerah pemilihan Kabupaten Mimika dan sekitarnya, Wilhelmus Pigai menyatakan, proses hukum merupakan langkah terakhir yang akan ditempuh jika tidak ada titik temu antara menajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) dan karyawan yang di-PHK dalam waktu dua pekan, sesuai kesepakatan dengan DPR Papua, Senin (10/7/2017).

Ia mengatakan, kalau sampai proses tak berjalan, DPR Papua akan mengambil alih dan kembali mengundang semua pihak untuk membicarakan hal itu lagi. Untuk itu, Dinas Ketenagakerjaan Mimika diminta segera menfasilitasi pertemuan para pihak terkait dalam dua pekan kedepan, membicarakan poin yang dipermasalahkan kedua pihak.

"Dalam rapat kemarin, kami putuskan proses hukum adalah langkah terakhir kalau sudah tidak ada jalan. Kami mau perusahaan berniat baik membuka diri mempekerjakan kembali karyawan yang diberhentikan," katanya kepada Jubi, Selasa (11/7/2017).

DPR Papua berharap, waktu dua pekan dimanfaatkan kedua pihak untuk duduk bersama sehingga melahirkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, baik PTFI, perusahaan privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor dan karyawan.

"Kami DPR Papua akan mengawasi. Kalau memang perusahaan perlu mempertimbangkan pernyataan gubernur beberapa waktu lalu yang ingin semua karyawan yang di-PKH kembali bekerja tanpa sanksi," ujarnya.

Katanya, pernyataan itu dikeluarkan seorang gubernur, yang merupakan kepala pemerintahan di Papua. Perusahaan harus hormati itu. Membuka diri menerima kembali karyawan. Kalau ada sanksi-sanksi dalam perjanjian kerja bersama (PKB) yang akan dilaksanakan perusahaan, jangan sampai ada karywan yang di-PKH dan disanksi berat.

"Verifikasi secara baik dan diberikan pemutihanlah. Ada kurang lebih 8.000 karyawan di-PKH. Ini kasus luar biasa yang harus mendapat perhatian serius. Tidak bisa dianggap ini kasus biasa," katanya.

Executive Vice President Human Resources PT  Freeport, Achmad Didi Ardianto ketika ditanya Jubi usai pertemuan dengan DPR Papua, SPSI dan pihak terkait, Senin (10/7/2017), enggan berkomentar banyak. Namun ia menyatakan pihaknya akan mengikuti apa yang disarankan DPR Papua dan menjadi kesepatan bersama dalam pertemuan.

"Saya tidak bisa berkomentar. Nanti ada yang urus mengenai itu, tapi kami akan ikuti apa yang telah diputuskan DPR Papua," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua PUK SPSI PTFI Mimika, Aser Gobai mengatakan, menejemen PTFI harus membuka diri dan menyelesaikan masalah ini sesuai jangka waktu yang diberikan.

Namun pihaknya tidak setuju jika masalah itu dibawa ke ranah hukum. Ada aturan yang menjadi pedoman karyawan dan menajemen yang harus digunakan. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Mengapa komisi V DPR Papua sulit mendapat data KPS?

Selanjutnya

Kajati Papua : Kasusnya (LE) sudah daluarsa, secara formil sudah tidak bisa

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe