Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ibukota
  3. SKCK "pembunuh" nasib eks teroris
  • Rabu, 12 Juli 2017 — 15:08
  • 6543x views

SKCK "pembunuh" nasib eks teroris

Jakarta, Jubi - Mantan narapidana sering mendapatkan cibiran masyarakat usai menyelesaikan masa hukumannya. Tak terkecuali para mantan narapidana kasus terorisme atau yang disebut napiter.
Ilustrasi. Jubi/Tempo.co
ANTARA
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jakarta, Jubi - Mantan narapidana sering mendapatkan cibiran masyarakat usai menyelesaikan masa hukumannya. Tak terkecuali para mantan narapidana kasus terorisme atau yang disebut napiter.

Pandangan negatif dari masyarakat tersebut, membuat para mantan napi teroris sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi.

Salah satu hambatannya adalah persoalan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), di mana dalam SKCK tersebut tertera keterangan bahwa mereka merupakan seorang mantan napi.

Pejabat Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri, Ajun Komisaris Besar Syuhaimi mengatakan,siapa pun yang punya catatan kriminal tentu ditulis dalam SKCK. Bukan hanya teroris. “Itu sifatnya umum, misal ada yang pernah melakukan pencurian ya tentu di catatan kriminalnya ada," katanya

Permasalahan SKCK tersebut, menjadi penghambat para mantan napiter untuk bisa melamar pekerjaan ke perusahaan.

Sebelumnya, di hadapan negara-negara G20, Jokowi juga menyampaikan bagaimana Indonesia menangani terorisme melalui program deradikalisasi.

Presiden mengungkap hasil melalui upaya tersebut, hanya 3 dari 560 mantan aktor teroris, atau 0,53 persen yang berkeinginan melakukan aksi terorisme kembali.

"Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga berperan penting dalam menyebarkan perdamaian dan ajaran Islam yang toleran," jelas Jokowi.

Baintelkam Polri mengajak Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) bekerja sama.

Ketua APKLI Ali Mahsum mengatakan pihaknya telah menyiapkan program Revolusi Kaki Lima Indonesia untuk mendukung proses pemberdayaan terhadap para mantan narapidana terorisme.

Pihaknya menyiapkan semua perangkat agar mereka jadi pengusaha, mulai dari lahan, modal, pelatihan untuk manajemen usaha, sistem barang, dan lainnya.

Ali juga menyebut pihak APKLI akan tetap melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap para mantan napiter, meskipun tidak ada dukungan pemerintah.(*)

 

loading...

#

Sebelumnya

Advokat tolak isu anti SARA

Selanjutnya

Bursa calon Ketua AJI Indo mulai bergeliat, Syofiardi pastikan siap bertarung

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe