Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Komisi A DPRD Merauke akan kawal penyelesaian tanah Dinkes
  • Kamis, 13 Juli 2017 — 13:30
  • 998x views

Komisi A DPRD Merauke akan kawal penyelesaian tanah Dinkes

“Kalau tidak salah, telah dianggarkan dalam APBD tahun 2017 senilai Rp5 miliar. Nanti sisanya akan dianggarkan dalam APBD perubahan mendatang,” tuturnya.
Donatus Mahuze, salah seorang pemilik tanah ulayat Dinkes saat di DPRD Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Merauke, Jubi - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke yang membidangi masalah pemerintahan dan pendidikan, akan mengawal proses penyelesaian pembayaran tanah di Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, milik masyarakat pemilik ulayat dari empat marga.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Merauke, Moses Kaibu kepada Jubi Rabu (12/7/2017). “Beberapa kali masyarakat pemilik hak ulayat tanah dinkes, Pak Donatus Mahuze mendatangi saya meminta memperjuangkan penyelesaian pembayaran tanah tersebut,” katanya.

Sebagai dewan, lanjut Moses, pihaknya tidak tinggal diam begitu saja. Tetapi terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Bupati Merauke, Frederikus Gebze.

“Kalau tidak salah, telah dianggarkan dalam APBD tahun 2017 senilai Rp5 miliar. Nanti sisanya akan dianggarkan dalam APBD perubahan mendatang,” tuturnya.

“Saya kira tuntutan ganti rugi masyarakat adalah hal wajar. Karena tanahnya telah dimanfaatkan untuk aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Seorang pemilik hak ulayat, Donatus Mahuze mengaku, awalnya pemilik tanah meminta Rp45 miliar. Hanya saja, setelah dibicarakan bersama pemerintah, akhirnya disepakati pembayaran senilai Rp30 miliar.

Namun, kata dia, sampai sekarang, tak kunjung ada pembayaran. “Terus terang kami kecewa, karena dijanjikan dibayar dalam waktu dekat, tetapi tak ada realisasi,” tegasnya.

Jika tak ada tindak lanjut pembayaran, pihaknya akan mengambil tanah dimaksud dan menjual kembali kepada orang lain. Karena sudah ada yang berniat membeli. (*)

loading...

Sebelumnya

OAP yang butuh darah di RSUD Merauke tak dipungut biaya

Selanjutnya

Aksi masyarakat Flobamora dan Tanimbar ditunda

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe