Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Aktivis anti korupsi : Tipikor lebih penting dibanding pidana pemilu
  • Kamis, 13 Juli 2017 — 13:47
  • 1018x views

Aktivis anti korupsi : Tipikor lebih penting dibanding pidana pemilu

Ia menilai, penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan pidana pemilu terkesan terburu-buru dan menduga ada sesuatu di balik itu.
Ilustrasi Demo Korupsi di Papua - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Salah satu aktivis anti korupsi di Papua, Yan Matuan menyatakan penetapan Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka dalam kasus pidana pemilu dalam PSU Tolikara tidaklah terlalu penting.

Ia mengatakan, yang lebih utama, aparat penegak hukum terutama Polda Papua harus profesional dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di Papua. Polda selaku institusi paling berwenang mestinya membongkar perkara yang berkaitan dengan korupsi para pejabat di Papua.

"Mengapa selama ini pihak Polda Papua terkesan pro-aktif dalam urusan politik praktis? Itu bukan ranah penegak hukum. Penegak hukum yang profesional mestinya tidak membuat kisruh dan kegaduhan politik, karena sekarang menjelang pilkada serentak 2018 di Papua," kata Yan Matuan via teleponnya kepada Jubi, Rabu (12/7/2017) petang.

Ia menilai, penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan pidana pemilu terkesan terburu-buru dan menduga ada sesuatu di balik itu.

"Kenapa tidak mengusut kasus tipikor yang melibatkan bupati Biak, mantan bupati Sarmi, dan raskin Jayawijaya?
Kasus ini berlarut-larut dan terkesan jadi barang dagangan hukum," ujarnya.

Katanya, Polda Papua sebagai penegak hukum mestinya profesional dan tegak lurus dalam mengungkap perkara tipikor di Papua.

"Saya menilai, Polda Papua suka dagang pengaruh lewat momentum pilkada. Mendongkrak popularitas dengan mengompori perkara politik tanpa melihat substansi perkara yang luar biasa seperti kasus korupsi," katanya.

Pihaknya mendesak Polda Papua fokus mengusut kasus Bank Papua, korupsi Jalan Kemiri-Depapre dan raskin di Jayawijaya. Penetapan tersangka terhadap gubernur Papua hanya blunder dan kekacauan politik di Papua. Tidak penting dan tidak ada efek jera kepada pelanggar. Sulit mendapat rasa keadilan di depan hukum karena hal ini hanya kamuflase hukum dan akan terjadi transaksi politik juga.

"Kami yakin akhir kasus ini akan bermuara konspirasi hukum, tidak mungkin seorang gubernur ditahan. Koruptor kelas teri saja selalu dibiarkan. Kami tidak percaya dengan sandiwara ini. Stop sudah jangan bodohi rakyat terus," imbuhnya.

Sementara anggota DPR RI perwakilan Papua, Willem Wandik mengatakan, setelah sulit mencari celah hukum keterlibatan Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam bidikan kasus KPK, peluang untuk membidik Gubernur Lukas Enembe terbuka lebar dengan hadirnya sengketa pemilukada Tolikara.

"Apakah dalam kampanye di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, 12 Mei 2017, Gubernur Lukas Enembe telah mengeluarkan sebuah keputusan administratif yang dapat memaksa masyarakat di Distrik Kanggime memilih pasangan tertentu?" kata Wandik.

Ia mengajak seluruh rakyat Papua, dari pegunungan, lembah-lembah, hingga pesisir pantai dan kepulauan merapatkan barisan melindungi, Lukas Enembe yang dikepung upaya kriminalisasi dan upaya hukum “imitatif” dari kekuatan besar yang tengah berebut kepentingan sumber daya alam Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Theo Hesegem sebut ada media online buat berita bohong tentang dirinya

Selanjutnya

Diduga ada skenario menutupi masalah Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe