Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Situasi HAM Papua di level internasional sulit dibendung
  • Jumat, 14 Juli 2017 — 10:00
  • 2656x views

Situasi HAM Papua di level internasional sulit dibendung

Kepada aktivis HAM dan korban pelanggaran HAM, kata Hesegem bahwa staf kedubes Inggris di Indonesia yang membidangi politik itu telah menyampaikan bahwa situasi HAM di Papua sulit dibendung di level internasional. 
Pertemuan staf bidang politik kedubes Inggris bersama sejumlah aktivis dan korban HAM di pegunungan tengah Papua-Jubi/Islami
Islami Adisubrata
islami@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Wamena, Jubi – Sekretaris II Kedutaan besar Inggris bidang politik, Robert Cambell Davis melakukan kunjungan ke Wamena menyempatkan waktu bertemu dengan aktivis Hak Asasi Manusia(HAM) dan juga korban pelanggaran HAM di Wamena. Selain itu menawarkan dan mempromosikan program bea siswa S2 Chevening kepada pemerintah kabupaten Jayawijaya.

Kepada aktivis HAM dan korban pelanggaran HAM, kata Hesegem bahwa staf kedubes Inggris di Indonesia yang membidangi politik itu telah menyampaikan bahwa situasi HAM di Papua sulit dibendung di level internasional. 

Lanjut dia situasi politik di Papua tidak didukung penuh tidak masalah, tetapi bicara soal HAM dan kemanusiaan Inggris harus mendukung bagaimana proses itu bisa terjadi.

“Kami juga sampaikan tim bentukan Menkopolhukam sejauh ini tidak pernah ada pertemuan antara pemerintah dengan korban, atau juga dengan tim yang dibentuk, hingga kini korban terus melakukan penolakan,” tegas Theo Hesegem.

Lebih lanjut Hesegem mengakui telah menyampaikan kepada Kedubes Inggris bahwa adanya upaya intimidasi dan teror yang telah dialami para pembela HAM di Papua, sehingga kebebasan pembela HAM di Papua bekerja tanpa tekanan, alias tidak bebas bekerja.

Pertemuan yang dilakukan di Rumah Bina Wamena, Rabu (12/7/2017) dihadiri para pegiat HAM seperti Pastor Jhon Djonga, Welis Doga, Theo Hesegem selaku ketua advokasi hukum dan HAM pegunungan tengah Papua, Linus Hiluka selaku mantan tahanan politik dan juga korban-korban lainya.

Dari pertemuan itu, Theo Hesegem mengakui sekretaris II kedubes Inggris itu ingin memantau situasi HAM untuk seluruh Papua, sehingga dijelaskan tentang situasi HAM akhir-akhir ini, dan juga disampaikan situasi HAM yang terjadi sebelumnya.

“Kita bicara banyak tentang proses penyelesaian pelanggaran HAM yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dan itu soal kasus Wamena yaitu kasus pembobolan gudang senjata Kodim 1702/Jayawijaya 4 April 2003, kasus Wasior dan juga Paniai yang sedang didorong pemerintah pusat,” kata Theo kepada wartawan.

Hal inilah yang menjadi agenda dan berkumpul dengan korban untuk bertemu dengan perwakilan kedubes Inggris, dan menyampaikan apa yang korban harapkan dan inginkan.

Dia juga menambahkan terjadi penolakan-penolakan yang terjadi dilakukan oleh korban, setiap kunjungan itu yang menjadi pembahasan tentang kondisi situasi HAM seluruhnya, terutama soal pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kekerasan yang terjadi selama di Papua.

“Hal ini menjadi masukan kita, kepada keduataan sehinga Inggris bisa punya link yang besar dengan Presiden sehingga ini bisa menjadi bahan masukan, untuk situasi HAM di Papua bisa menjadi baik dan bisa diperbaiki situasi itu agar supaya teman-teman di Inggris bisa terlibat dan memberi masukan ke pemerintah Indonesia,” terangnya.

Selain itu disinggung juga soal proses penyelesaian HAM yang telah diagendakan oleh pemerintah Indonesia yaitu 13 kasus di antaranya tiga kasus yang dikategorikan kasus pelanggaran HAM berat yaitu Wasior, Paniai dan Wamena.

Tetapi selain itu disinggung pula soal yang masuk kategori kasus kriminal dan ada beberapa situasi yang dijelaskan, juga yang terjadi di akhir-akhir ini seperti kasus penyiksaan dan segala macam telah didiskusikan bersama, agar bagaimana kasus-kasus ini berakhir dan tidak tergantung.

“Pertemuan dari jam tiga sampai jam enam sore itu, kedubes Inggris menyampaikan bahwa negara mereka tidak mendukung situasi politik di Papua, tetapi mendukung salah satunya melalui dialog dalam proses peyelesaian pelanggaran HAM dan mereka jelas tidak mendukung soal isu Papua Merdeka, karena mereka punya hubungan diplomatik baik dengan Indonesia, sehingga apa yang disampaikan kita hanya melakukan pemantauan situasi kondisi HAM di Papua,” ungkap Theo Hesegem.

Aktivis HAM pegunungan tengah Papua lainnya, Welis Doga menyampaikan rasa terima kasihnya untuk kedatangan kedubes ke Wamena. Namun dia menambahkan sebaiknya kedatangan staf kedubes Inggris harus punya jadwal yang pasti. Hal ini kata dia bisa mempersiapkan materi dan juga melibatkan semua warga untuk mendengar keluhan yang dirasakan.

“Tujuannya mereka datang kan ingin melihat perkembangan situasi politik yang ada di Papua, harapan saya supaya kedutaan siapa pun yang akan datang perlu memberi jadwal lebih dulu dan tidak perlu takut masuk ke Papua,” ungkap Welis Doga.

Selain itu mantan tahanan politik Papua, Linus Hiluka mengaku bosan dan jenuh dengan berbagai upaya pencarian data tentang persoalan HAM di Papua. Pasalnya kata dia semua itu tidak pernah ada yang ditindaklanjuti dengan baik sehingga belum terungkap.

“Persoalan HAM ini membuat saya bosan, dimana semua sudah tahu bahwa saya menolak persoalan ini, bahkan saya juga tegaskan ke kedutaan besar Inggris bahwa menolak penyelesaian HAM di Papua oleh Indonesia. Kenapa, negara Republik Indonesia adalah pelaku dan rakyat dan bangsa West Papua adalah korban. Kalau pelaku yang menyelesaikan itu, keadilannya di mana, bisa dapat atau tidak,” tegas Linus yang juga mengaku sebagai tokoh OPM ini.

Menurut eks tapol Papua kasus pembobolan gudang senjata Kodim 1702/Jayawijaya ini, menurut negara Indonesia yang dapat dikategorikan pelanggaran HAM ada tiga yaitu kasus Wasior, Wamena dan Paniai. Tetapi menurut rakyat Papua, pelanggaran besar dan kecil HAM yang merusak nasib bangsa Papua itu dimulai dari dugaan merekayasa Pepera, itu yang menjadi pelanggaran HAM berat.

“Dunia pun sudah tahu bahwa ada masalah sehingga terjadi pelanggaran HAM di Papua. Saya juga bilang sama mereka (kedubes Inggris), anda orang asing orang Inggris saya tidak percaya, karena anda ada di Indonesia, karena pengalaman kami, berbagai data yang mereka ambil banyak dimanipulasi, semua berapa lembaga yang mewawancarai dan mengambil data pelaggaran HAM di Papua, setibanya di Jakarta mereka ubah lagi, dengan dalih tidak bertemu korbanlah dan segala macam alasan lainnya,” tegas Linus.

“Kesimpulannya, saya berbicara sebagai tokoh OPM, eks tapol dan korban langsung kasus Kodim, semua pelanggaran sejak tahun 60-an hingga saat ini obat satu-satunya ialah orang Papua harus menentukan nasibnya sendiri dan itu yang disampaikan ke staf dari kedubes Inggris,” tambahnya.

Ketua KNPB wilayah Balim, Simeon Daby menerima ada kunjungan staf kedutaan besar Inggris ke Jayawijaya karena Inggris sendiri sudah tahu persoalan yang sebenarnya semua pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sehingga kerajaan Inggris harus mendengar situasi dan kondisi pelanggaran HAM di Papua, bila perlu mendorong ke mahkamah internasional bahkan dewan HAM PBB.

“Situasi Papua semua sudah tahu. Saya sampaikan ke mereka bahwa di Papua ini ada banyak berjuta masalah, terutama masalah pelanggaran HAM. Namun bagi kami, semua persoalan adalah kembali ke status politik penyelesaianya, sosial ekonomi dan HAM kembali ke status politik bahwa Papua harus menentukan nasibnya sendiri melalui mekanisme internasional yaitu referendum, karena sudah tidak ada solusi lagi,” ucap Simeon Daby. 

Sementara itu mantan anggota Komnas HAM Papua, Matius Murib mengakui kalau selama pertemuan dengan Menkopolhukam di Jakarta hanya sebatas rapat koordinasi sedangkan progress dari kasus pelanggaran HAM sendiri belum ada. "Kita hanya melakukan rapat koordinasi sedangkan progres kasusnya sendiri belum kelihatan," katanya dalam Fokus Grup Diskusi peringatan 19 tahun Biak berdarah di Jayapura, 6 Juli lalu.(*)

Sebelumnya

Komisi I akan temui Kapolri terkait penerimaan casis OAP

Selanjutnya

Gakkumdu harus meminta maaf dan rehabilitasi nama baik LE

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe