Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Sukses tidaknya pilkada langsung ada pada penyelenggara
  • Jumat, 14 Juli 2017 — 10:30
  • 1042x views

Sukses tidaknya pilkada langsung ada pada penyelenggara

"Keduanya ada plus-minusnya, baik pilkada langsung maupun tidak langsung. Pilkada langsung selama ini saya pikir sudah berjalan baik, hanya saja perlu ada pembenahan, terutama mengenai penyelenggara pemilu," kata Yan Mandenas, Kamis (13/7/2017).
Ilustrasi Pelaksanaan Pilkada di Papua - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi -  Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas menilai wajar jika belakangan ini muncul pro-kontra terkait pelaksanaan pilkada. Ada pihak yang ingin pilkada langsung dan tidak langsung atau melalui DPR dengan alasan meminimalisir konflik dan menekan mahalnya anggaran pilkada.

Ia mengatakan, untuk pilkada langsung, sukses tidaknya pelaksanaan ada pada penyelenggara. Kini pelaksanaan pilkada langsung terutama di Papua perlu dibehani, terutama pada tingkat penyelenggara.

"Keduanya ada plus-minusnya, baik pilkada langsung maupun tidak langsung. Pilkada langsung selama ini saya pikir sudah berjalan baik, hanya saja perlu ada pembenahan, terutama mengenai penyelenggara pemilu," kata Yan Mandenas, Kamis (13/7/2017).

Menurutnya, tim seleksi harus benar-benar bekerja maskimal dalam melakukan seleksi calon penyelenggaran, baik KPU maupun bawaslu/panwaslu. Mereka yang duduk sebagai penyelenggara harus benar-benar independen, tidak memiliki latar belakang partai politik atau ditunggangi kepentingan para calon peserta pilkada.

"Dengan begitu, penyelenggara akan melaksanakan tupoksinya sesuai aturan. Tapi selama penyelenggara masih ditunggangi kepentingan, pilkada gubernur, bupati dan wali kota tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan," ujarnya.

Katanya, kalaupun pilkada dilakukan tidak langsung, melalui DPR, tak ada jaminan akan berlangsung bersih tanpa ditunggangi kepentingan politik. "Hanya saja memang mungkin pilkada tidak langsung tidak menelan biaya lebih besar dan mengurangi gesekan di masyarakat. Tapi tidak ada jaminan, tak akan ada transaksi money politik," katanya.

Selain itu lanjut dia, jika pilkada tidak langsung akan kembali diberlakukan seperti beberapa tahun lalu, tentu harus ada perubahan aturan, terutama revisi undang-undang pemilu dan mekanisme aturan lainnya.

Sementara Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada langsung, masyarakat berupaya agar penyelenggaraan benar-benar berlangsung demokrasi, namun terkadang penyelenggara yang memperkeruh situasi.

"Dari dinamika yang kami ikuti selama ini, kami berkesimpulan penyebabnya adalah penyelenggara. KPU dan Panwas tidak independen dan transparan,  Kami minta KPU Papua memberikan pemahaman baik kepada semua anggota KPU kabupaten/kota. Begitu juga panwas," kata Wonda. (*)

Sebelumnya

Yan Mandenas: Polemik LE sebaiknya diakhiri

Selanjutnya

Relawan LE Lapago himbau elite politik Papua bersaing dengan sehat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe