Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur Papua minta APBD 2018 untuk pelayanan publik
  • Jumat, 14 Juli 2017 — 19:09
  • 3110x views

Gubernur Papua minta APBD 2018 untuk pelayanan publik

"Pemerintah kabupaten dan kota harus memastikan agar penganggaran itu, dapat benar-benar didedikasikan untuk rakyat serta berjalan dengan efisien penuh integritas," kata Enembe pada pembukaan sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD 2018, di Jayapura, Kamis (13/7/2017).
Gubernur Lukas Enembe - Dok Jubi
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Sekertaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Indro Baskoro berpesan agar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 diprioritaskan untuk pelayanan publik.

Selain itu, Lukas Enembe juga meminta agar pemerintah kabupaten dan kota memperhatikan jadwal maupun tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan ABPD 2018.

"Pemerintah kabupaten dan kota harus memastikan agar penganggaran itu, dapat benar-benar didedikasikan untuk rakyat serta berjalan dengan efisien penuh integritas," kata Enembe pada pembukaan sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD 2018, di Jayapura, Kamis (13/7/2017).

Menurutnya, kinerja birokrasi saat ini mendapat sorotan tajam karena struktur yang gemuk, kurang responsif dan biaya tinggi. Belum lagi keluhan terhadap birokrasi, terkait biaya yang ditanggung oleh daerah dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan.

Disamping itu, terjadi inefisiensi dan ketidakekonomisan yang dilakukan aparatur birokrasi dalam mengelola keuangan. Sehingga dalam membiayai satu kegiatan terjadi kelebihan kebutuhan dan batas kewajaran yang tentunya menambah beban APBD.

"Birokrasi yang gemuk ini menyebabkan membengkaknya belanja untuk birokrasi. Maka kalau hal ini tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan porsi belanja APBD untuk aparatur melebihi belanja publik. Dampaknya, kinerja pelayanan pemerintah daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya," ucapnya.

Untuk itu, dirinya berharap alokasi APBD dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial mulai dibatasi serta dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Enembe katakan, jumlah pendapatan dan belanja APBD, menunjukan besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga membutuhkan sistem pengendalian internal yang memadai dan handal.

Kendati begitu lanjutnya, sistem pengendalian internal harus diterapkan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai tahap pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.

"Maka itu, di sinilah peran Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah," kata Enembe. (*)

Sebelumnya

Pemprov Papua optimistis daya serap capai angka maksimal

Selanjutnya

Tahun depan, Permendagri nomor 33 mulai berlaku

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe