Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Tahun depan, Permendagri nomor 33 mulai berlaku
  • Jumat, 14 Juli 2017 — 19:12
  • 3365x views

Tahun depan, Permendagri nomor 33 mulai berlaku

"Tahun 2018 sudah mulai berlaku, memang kita sudah harus mereposisi (penataan kembali) apalagi saat ini ada pendamping KPK, kami dapat selaraskan dan dengan adanya Permendagri tersebut dapat menjadi stimulus terutama untuk usaha menengah ke bawah," kata Sekretaris Dirjen Bina keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri Indro Baskoro, di Jayapura belum lama ini.
Sekretaris Dirjen Bina keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri, Indro Baskoro - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Mulai tahun depan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 mulai diberlakukan. Dimana hal ini sejalan dengan pendamping yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Tahun 2018 sudah mulai berlaku, memang kita sudah harus mereposisi (penataan kembali) apalagi saat ini ada pendamping KPK, kami dapat selaraskan dan dengan adanya Permendagri tersebut dapat menjadi stimulus terutama untuk usaha menengah ke bawah," kata Sekretaris Dirjen Bina keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri Indro Baskoro, di Jayapura belum lama ini.

Dengan demikian, dirinya meminta pemerintah kabupaten dan kota di Papua dalam menyusun APBD 2018 dapat menjadi stimulus dan dilakukan sebaik mungkin sesuai koridor hukum.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun menjelaskan, sosialisasi Permendagri untuk menyamakan persepsi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kabupaten/kota dan provinsi.

"Dimana setiap tahun pasti ada pedoman penyusunan, sebelum APBD disusun syarat-syarat harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan tersebut, Dirjen keuangan daerah memberikan sosialisasi untuk kabupaten dan kota serta provinsi," kata Ridwan.

Untuk itu dirinya berharap, pelaksanaan APBD 2018 tidak mengalami kendala, sebab ada hal masih krusial yakni penyerahan kewenangan SMU dan SMK yang selama ini dikelola oleh kabupaten/kota, sekarang diserahkan ke provinsi. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Gubernur Papua minta APBD 2018 untuk pelayanan publik

Selanjutnya

Gubernur Enembe menata perencanaan pembangunan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe