Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kapolda Papua: Keputusan gakkumdu terkait kasus LE harus diterima
  • Sabtu, 15 Juli 2017 — 08:41
  • 2938x views

Kapolda Papua: Keputusan gakkumdu terkait kasus LE harus diterima

"Iya, itu adalah mekanisme yang disepakati dalam Gakkumdu. Jadi apa pun hasilnya, Gakkumdu yang menentukan karena rapatnya mulai dari laporan diterima bawaslu sudah dibicarakan. Sehingga rapatnya itu sampai tiga kali," kata Boy Rafli usai menggelar acara halalbihalal bersama insan pers di Mapolda Papua, Jumat (14/7/2017).
Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar menyatakan, keputusan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumu) menghentikan proses hukum pidana pemilukada Tolikara yang diduga melibatkan Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe (LE) harus diterima.

"Iya, itu adalah mekanisme yang disepakati dalam Gakkumdu. Jadi apa pun hasilnya, Gakkumdu yang menentukan karena rapatnya mulai dari laporan diterima bawaslu sudah dibicarakan. Sehingga rapatnya itu sampai tiga kali," kata Boy Rafli usai menggelar acara halalbihalal bersama insan pers di Mapolda Papua, Jumat (14/7/2017).

Menurutnya, kepolisian menyerahkan sepenuhnya kepada sentra Gakkumdu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan bawaslu. Namun unsur kepolisian yang berada dalam sentra Gakkumdu telah melaksanakan tugasnya.

"Penyidik polri tugasnya melakukan penyidikan. Tindak pidana pemilu hukum acaranya sendiri dan kalau sudah ada proses rapat sentra Gakkumdu apapun yang diputuskan adalah hasil yang harus dihormati. Semua mekasime melalui rapat. Penentuan pelanggaran atau pidana itu melalui rapat," ujarnya.

Katanya, penetapan LE sebagai tersangka bukan baru beberapa hari lalu, 7 Juli 2017 sudah dilakukan proses pengambilan berita acara. Proses penyidikan laporannya masuk, 28 Mei 2017 dan Gakkumdu punya waktu menentukan pelanggaran administrasi atau pidana. Hanya saja wartawan baru menanyakan hal itu kepadanya, awal pekan ini.

"Teman-teman kan baru tanya saya beberapa hari lalu, saya jawab dong. Awal Juni proses berjalan itu sudah ditetapkan tersangka. Hanya saja wartawan baru bertanya beberapa hari lalu," katanya.

Namun lanjut dia, bukan berarti tidak ada koordinasi antara kejaksaan dan polisi dalam kasus itu. Katanya, koordinasi kedua pihak sudah pasti baik, karena setiap rapat sentra Gakkumu, selalu ada unsur jaksa, bukan hanya polri dan bawaslu. Tugas kami penyidikan.

"Jadi harus sadar penyidik polri menyidik dan menyiapkan berkas. Penuntutannya jaksa," imbuhnya.

Mengenai adanya pihak yang meminta Gakkumdu khususnya Kapolda Papua meminta maaf kepada LE secara terbuka dan merehabilitasi nama baik gubernur Papua itu, kata Boy Rafli, penetapan tersangka kepada yang bersangkutan berdasarkan alat bukti, bukan karena ada sesuatu.

"Itu lebih kepada masalah hukum formil. Hukum acaranya karena dalam tindak pidana pemilu batas waktunya 14 hari dan kita tahu pak gubernur tidak ada di tempat," ucapnya. (*)

Sebelumnya

Relawan LE Lapago himbau elite politik Papua bersaing dengan sehat

Selanjutnya

Pemkab Nduga diingatkan segera fasilitasi perdamaian di Nduga

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe