Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. SKPD diimbau beri kesempatan kepada OAP
  • Senin, 17 Juli 2017 — 19:48
  • 1363x views

SKPD diimbau beri kesempatan kepada OAP

"Saya harap semua SKPD berusaha memberikan kesempatan kepada OAP, sehingga ketika bangun tidur mau datang ke kantor pun kalau ada pekerjaan, yang dipikirkan saudara (Kepala SKPD), pertama saya harus kasih ke orang asli Papua dulu," kata Kleman pada rapat Koordinasi dan Pembahasan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di Jayapura, Senin (17/7/2017).
Suasana Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua, diimbau untuk memberi kesempatan kepada orang asli Papua (OAP), khususnya dalam memberikan pekerjaan (proyek).

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan kesempatan dan peluang harus diberikan kepada pengusaha lokal, apalagi terkait proyek penunjukan langsung yang nilainya mencapai Rp500 juta di wilayah pesisir dan Rp1 miliar untuk pegunungan.

"Saya harap semua SKPD berusaha memberikan kesempatan kepada OAP, sehingga ketika bangun tidur mau datang ke kantor pun kalau ada pekerjaan, yang dipikirkan saudara (Kepala SKPD), pertama saya harus kasih ke orang asli Papua dulu," kata Kleman pada rapat Koordinasi dan Pembahasan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di Jayapura, Senin (17/7/2017).

Ia tekankan, sebagai pejabat pemerintah tidak boleh menganggap remeh kemampuan pengusaha lokal, karena belum tentu apa yang menjadi penilaian sebagian besar orang itu benar.

"Kalau kepala SKPD berpikir negatif, maka semua jadi demikian. Jangan selalu berpikiran apakah pengusaha lokal itu mampu atau tidak. Atau bila dikasih nanti dia pergi jual kepada yang lain," ucapnya.

"Intinya mulai dari sekarang mulai lah berpikiran positif. Kenapa? Karena di kabupaten tidak berlaku Otsus. Otsus itu berlaku di provinsi, maka wajib hukumnya kemudian suka atau tidak itu melekat terus di provinsi. Sehingga pemberdayaan kepada orang asli Papua itu wajib diprioritaskan karena amanat UU," tambahnya.

Ia katakan, jika semua orang asli Papua sudah bekerja maka diyakini tak akan ada lagi perang suku. "Hanya orang lapar yang berani melakukan hal-hal luar biasa (perang suku) karena kondisi seperti itu," katanya.

Oleh karena itu, dirinya kembali berpesan kepada seluruh kepala SKPD/OPD untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat Papua.

"Hal ini sangat penting sekali untuk disampaikan karena bapak-bapak SKPD pemimpin di negeri ini. Gubernur dan wagub hanya karena jabatan politis," tutupnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Gubernur Enembe menata perencanaan pembangunan

Selanjutnya

Satelit LAPAN mampu identifikasi ladang ganja

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2882x views
Domberai |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 2603x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1511x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1306x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe