Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kasus Deiyai bukan wabah, tapi musibah
  • Selasa, 18 Juli 2017 — 13:20
  • 710x views

Kasus Deiyai bukan wabah, tapi musibah

Ia mengatakan alasannya menyebut kasus itu adalah musibah karena berdasarkan data dari kepala distrik Tigi Barat ketika politikus Partai NasDem itu ke Tigi Barat, 16 Juli 2017 lalu bersama komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai penyebab meninggalnya puluhan bayi bukan karena hanya satu jenis penyakit. 
Laurenzus Kadepa dan Natalius Pigai Ketika Bertemu Bupati Deiyai, Dance Takimai, Kepala Distrik Tigi Barat dan pihak terkait di Tigi Barat, Minggu (16/7/2017) - IST
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari daerah pemilihan Deiyai, Dogiyai, Paniai, Nabire, Intan Jaya dan Mimika, Laurenzus Kadepa menyatakan, kasus meninggalnya puluhan bayi dan balita pada empat kampung di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Diyai bukan wabah tapi musibah.

Ia mengatakan alasannya menyebut kasus itu adalah musibah karena berdasarkan data dari kepala distrik Tigi Barat ketika politikus Partai NasDem itu ke Tigi Barat, 16 Juli 2017 lalu bersama komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai penyebab meninggalnya puluhan bayi bukan karena hanya satu jenis penyakit. 

Namun kata dia ada beberapa penyakit yakni campak, ispa, diare, disentri, kurang gizi, akibat gigitan serangga, dan alergi kontak.

"Selain itu, saya sebut ini musibah bukan wabah, karena bayi dan balita itu meninggal bukan hanya dalam waktu sepekan atau dua pekan, tapi sejak Mei hingga Juli. Sudah beberapa bulan terjadi tapi seakan-akan tidak ada upaya pencegahan," kata Kadepa kepada wartawan, Senin (17/7/2017).

Menurutnya, ketika ia ke Tigi Barat, Minggu (16/7/2017), pihaknya bertemu kepala distrik setempat, Bupati Deiyai, Dance Takimai dan kepala dinas kesehatan Deiyai. Data yang diberikan kepada pihaknya menyebut, jumlah bayi dan balita yang meninggal selama Mei-Juli sebanyak 27 orang.

"Saya ke Tigi Barat untuk memastikan informasi itu. Data yang diberikan kepada saya tercatat, sebanyak dua orang meninggal akibat campak, sembilan orang karena ispa dan diare, enam orang karena diare, dua orang karena disentri, dua orang karena kekurangan gizi, satu orang karena gigitan serangga dan dua orang karena alergi kontak," ujarnya.

Menurut dia, salah satu langkah pencegahan yang kini dilakukan di Deiyai adalah melakukan imunisasi di sejumlah gereja, Minggu (16/7/2017). Ia juga menyarankan beberapa hal kepada pemerintah kabupaten setempat dan semua pihak di antaranya, perlunya penambahan tenaga-tenaga medis terutama dokter di Deiyai. Kata dia jumlah dokter di sana sekarang sekita lima orang dokter saja.

"Saya juga menyarankan kepada bupati dan gubernur segera mengevaluasi masalah kesehatan dan minta pemerintah daerah terus mensosialisasikan pola hidup sehat kepada masyarakat. Tidak boleh menyalahkan masyarakat," katanya.

Ia juga meminta Pemprov Papua dan Pemkab Deiyai, punya komitmen menekan angka kematian bayi dan anak ini. Anggota Komisi I DPR Papua itu juga mengingatkan semua pihak tidak menjadikan kasus Deiyai sebagai alat politik mengingat kini menjelang tahun politik.

"Harus mampu membedakan tugas dan kewajiban kemanusiaan dengan politik. Jangan isu ini dijadikan momen saling menjatuhkan. Masalah kemanusiaan berjalan terus dan kita lupakan karena sibuk urus politik. Terlepas dari kepentingan politik, semua pihak harus bergandeng tangan, Pemprov. Pemkan, LSM dan siapa pun bekerjasama menekan musibah ini," imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Komisioner Komnas HAM, Natalisu Pigai mengatakan hal yang sama. Menurut dia, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat belum mampu membangun kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan atau pola hidup sehat. Kesadaran masyarakat masih rendah tapi bukan berarti pemerintah harus menyerah. Ini sudah menjadi tugas menyadarkan masyarakat.

"Jadi bagaimana pemerintah mensosilaisaikan dan menganjurkan masyarakat berobat ketika sakit. Makanya kami anjurkan agar pemerintah selalu mensosialisasikan dan menyadarkan masyarakat pentingnya kesehatan," kata Natalius.

Selain itu lanjut dia, sarana prasaran kesehatan di Papua, khususnya Deiyai belum merata di seluruh wilayah yang menjadi komunitas masyarakat. Di Deiyai hanya ada 10 puskesmas dan itu dinilai minim.

"Kemudian dokter hanya lima, tenaga medis juga sedikit. Kalau melihat dari sisi itu, ini tanggung jawab provinsi dan pemerintah pusat. Ini pekerjaan bersama kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat," ucapnya.

Katanya, pemerintah harus mampu memperhatikan tiga aspek yakni sarana kesehatan, dokter dan tenaga medis di seluruh wilayah serta pengadaan obat sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.

"Kalau masyarakat menolak dilayani di rumah sakit, mungkin pelayannya kurang dan tidak mampu menjawab kebutuhan mas. Saya sudah meminta pemkab mengirim surat kepada kementerian terkait, tembusannya ke Komnas HAM RI. Saya akan minta menteri memberikan bantuan apakah sarana, dokter, tenaga medis dan non medis," ujarnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

DPD Golkar didesak buka peluang untuk anak asli Jayawijaya

Selanjutnya

DPR Papua dan Lemhanas bahas berbagai masalah Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe