Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. UU izinkan John Banua maju Bupati Jayawijaya
  • Selasa, 18 Juli 2017 — 13:36
  • 820x views

UU izinkan John Banua maju Bupati Jayawijaya

Sekalipun aturan mengizinkan, kata Kosay, masyarakat Jayawijaya bisa menentukan pilihan. Tidak ada aturan yang mengatur masyarakat harus memilih calon tertentu.
Wakil Bupati Jayawijaya Jhon Banua - Jubi
Benny Mawel
frans@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi- Jayapura, Jubi – Tokoh terkemuka asal Jayawijaya mengatakan tidak ada aturan yang melarang orang luar untuk mencalonkan diri menjadi bupati di Jayawijaya.  Aturan sangat menjamin orang luar bertarung dalam pemilihan kepada daerah kabupaten kota di Papua.  

“Kita bicara aturan memungkinkan John punya hak,” ungkap Paskalis Koosay  menanggapi penolakan terhadap John Ricard Banua (JRB) menjelang Pilkada Jayawijaya 2018  di ruang kerjanya, kantor DPD Golkar Provinsi Papua, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (15//07/2017).

Kata dia, tidak ada aturan UU yang melarang John Banua. Mungkin, penolakan itu lahir sebagai penafsiran publik Jayawijaya atas UU Otonomi Khusus Papua 2001. Namun kata dia penolakan itu tidak ada dukungan regulasi yang tegas terhadap pencalonan bupati.

“Bicara soal kekhususan hanya provinsi. Kabupaten teman-teman bukan asli juga punya hak untuk maju,” tegasnya.

Sekalipun aturan mengizinkan, kata Kosay, masyarakat Jayawijaya bisa menentukan pilihan. Tidak ada aturan yang mengatur masyarakat harus memilih calon tertentu.

Kata dia, kebebasan memilih memungkinkan masyarakat akan terpecah. Masyarakat pragmatis kata dia akan berbeda pilihan dengan masyarakat idealis, termasuk yang menolak orang luar saat ini.

“Masyarakat ini melihat siapa yang bawa uang banyak. Teman teman idealis menjadi korban,” kata mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar ini.

Pernyataan senada disampaikan Engelbertus Surabut, salah satu tokoh Dewan Adat Papua wilayah Lapago. Ia  menuding pihak-pihak yang menolak John Banua itu bertindak seolah-olah tidak paham hukum. Padahal, kata dia aturannya jelas, siapa pun berhak menjadi bupati atau wali kota di Papua.     

“Termasuk FOBERJA yang menolak Banua ini tidak punya alasan yang kuat,” tegasnya menanggapi reaksi sejumlah kelompok yang menolak Banua, kepada Jubi, Senin (17/07/2017).

Kata dia, kalau mau menolak Banua, kelompok yang menolak itu harus menunjukkan bargaining politik terhadap masyarakat di Jayawijaya. 

"Penolakan tanpa bargaining politik adalah omong kosong belaka dalam pertarungan politik," katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

DPRP ingin pengecualian moratorium penerimaan ASN untuk Papua

Selanjutnya

Ada suku tertentu mendominasi, seleksi MRP sesuai aturan 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe