Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Pemkab Jayawiaya klaim mampu cegah korupsi
  • Rabu, 19 Juli 2017 — 13:42
  • 959x views

Pemkab Jayawiaya klaim mampu cegah korupsi

Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo mengatakan, dalam mencegah korupsi, pihaknya telah melakukan beberapa aksi, seperti, sistem pengawasan internal ditingkatkan, pengawasan kinerja SKPD, dan penyusunan APBD harus sesuai mekanisme--mulai dari kampung, distrik sampai dengan kabupaten dan provinsi.
Ilustrasi Kantor Bupati Jayawijaya – Jubi/IST
Alexander Loen
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya mengklaim sudah mampu mengurangi risiko korupsi.

Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo mengatakan, dalam mencegah korupsi, pihaknya telah melakukan beberapa aksi, seperti, sistem pengawasan internal ditingkatkan, pengawasan kinerja SKPD, dan penyusunan APBD harus sesuai mekanisme--mulai dari kampung, distrik sampai dengan kabupaten dan provinsi.

“Rencana aksi sudah kami lakukan dan sudah memulai, dan dengan mengikuti semua mekanisme yang ada, kami mampu mengurangi resiko korupsi,” katanya usai menghadiri acara review program pemberantasan korupsi, di Jayapura, Selasa (18/7/2017).

Ia menekankan, korupsi bukan hanya bicara soal uang saja. Dari sisi waktu dan perencanaan yang salah juga merupakan bagian dari korupsi. “Salah perencanaan berarti berdampak pada korupsi,” katanya.

Sejak empat tahun terakhir pihaknya terus berusaha memperbaiki aset, dengan melakukan penghapusan aset-aset yang rusak, dan menghibahkan aset yang ada di daerah pemekaran.

“Kalau memang ada di daerah pemekaran akan dihibahkan, dengan sendirinya berkurang di Jayawijaya, tetapi bertambah di pemekaran. Jadi, aset yang rusak kami hapus, sementara yang baik akan ditata lebih baik lagi," katanya.

Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah korupsi. Maka semua kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut.

"Kita sebagai penyelenggara wajib mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui lembaga-lembaga terkait,” katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Lanny Jaya, Christian Sohilait mengatakan, Pemkab Lanny Jaya mendorong Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Telkom untuk turut serta mendukung rencana aksi pemberantasan korupsi di Papua.

"Bagaimana kami mau menyukseskan rencana aksi pemberantasan korupsi di Lanny Jaya jika listrik selalu padam dan signal untuk jaringan internet atau komunikasi sulit," katanya.

Pihaknya sudah menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi untuk beberapa tahun ke depan.  Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika semua komponen berfungsi maksimal.

“Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan program pemberantasan korupsi terintegrasi, harus didukung oleh semua komponen termasuk sarana dan prasarana listrik serta telekomunikasi yang memadai,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Puluhan guru di Wamena tanyakan dana pendidikan

Selanjutnya

Bupati Jayawijaya hentikan sementara operasional pesawat Tri MG

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe