TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Perekrutan tenaga kerja di Freeport dinilai salahi aturan
  • Rabu, 19 Juli 2017 — 17:43
  • 4050x views

Perekrutan tenaga kerja di Freeport dinilai salahi aturan

"Surat tersebut ditandatangani oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan telah kami kirim sejak satu pekan lalu namun hingga kini belum ada jawaban dari manajemen Freeport," kata Kepala Disnakertrans-PR Mimika Ronny Marjen di Timika, Rabu.
Karyawan PT. Freeport Indonesia - Dok. Jubi
ANTARA
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Timika, Jubi - Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans-PR) Kabupaten Mimika Provinsi Papua melayangkan surat teguran kepada manajemen PT Freeport Indonesia tentang perekrutan tenaga kerja yang dinilai menyalahi aturan.

"Surat tersebut ditandatangani oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan telah kami kirim sejak satu pekan lalu namun hingga kini belum ada jawaban dari manajemen Freeport," kata Kepala Disnakertrans-PR Mimika Ronny Marjen di Timika, Rabu.

Ronny menjelaskan bahwa beberapa perusahaan yang ada di lingkungan Freeport saat ini karyawannya melakukan mogok kerja sehingga seharusnya perusahaan tidak melakukan perekrutan untuk menggantikan posisi karyawan yang sedang mogok.

Hal tersebut menurut Ronny menyalahi aturan lantaran beberapa perusahaan di lingkungan Freeport telah melakukan perekrutan karyawan bahkan tidak atas sepengetahuan Disnakertrans-PR Mimika.

"Terkait dengan proses rekrutmen karyawan ini kita semua tahu bahwa sempat ada perusahaan-perusahaan dalam proses mogok kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja. Tetapi saat ini ada kontraktor yang melakukan proses perekrutan dan ini sudah dilakukan," kata Ronny.

Ronny meminta agar pihak manajemen dan kontraktor dapat menghargai pemkab Mimika dengan mentaati regulasi yang ada hingga situasi benar-benar jelas. Ia juga meminta agar proses perekrutan dihentikan.

"Jadi tolong dipenuhi karena kita perpanjangan tangan dari pemerintah. Tugas kita mengatur dan meregulasi, tugas kita memproteksi tenaga kerja, tugas kita juga memberikan 'up date' informasi kepada pemerintah di atas," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

50 tahun pengungsi West Papua tanpa kewarganegaraan di Pulau Manus

Selanjutnya

Lukas Enembe : Presiden Sudah Perintahkan Menteri PU untuk Tangani Rp. 1,6 triliun

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4869x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4293x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4161x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3489x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2944x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe