Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. KPK : hulu korupsi di pemerintah akibat biaya politik
  • Rabu, 19 Juli 2017 — 18:37
  • 1466x views

KPK : hulu korupsi di pemerintah akibat biaya politik

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua mengatakan indikasi korupsi seperti ini sudah terjadi di beberapa daerah, dan mengakibatkan kepala daerahnya masuk penjara.
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga hulu dari korupsi di pemerintah daerah akibat dari biaya politik tinggi dalam pilkada kepala daerah, maupun pemilihan anggota legislatif.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua mengatakan indikasi korupsi seperti ini sudah terjadi di beberapa daerah, dan mengakibatkan kepala daerahnya masuk penjara.

"Jadi, sistem politiknya kita sekarang memang demokrasi dan terbuka, tapi dampaknya biaya politik itu mahal, baik ketika terpilih menjadi kepala daerah maupun legislatif," kata Maruli kepada wartawan, di Jayapura beberapa waktu lalu.

Menurutnya, berdasarkan hasil kajian KPK membuktikan, biaya politik yang tinggi memiliki potensi besar mendorong setiap calon kepala daerah yang terpilih melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya politiknya.

Untuk itu, dirinya mengimbau para kepala daerah di Papua yang akan maju pada Pilkada 2018 untuk berhati-hati dan mengantisipasi tingginya biaya politiknya. "Ya, sudah tentu kalau maju dan menang, kepala daerah akan berpikir gimana caranya balik modal, apalagi kalau ada dukungan dari para pengusaha," ucapnya.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan pilkada sesuai dengan undang-undang mewajibkan setiap calon kepala daerah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, calon kepala daerah yang dilaporkan jumlah kekayaanya itu tidak sesuai dengan biaya politiknya.

"Hal inilah yang menjadi pertanyaan KPK? Artinya, biaya politiknya itu pasti sumbangan dari pengusaha-pengusaha, sehingga jika calon tersebut terpilih maka terjadilah kasus tindak pidana korupsi," kata Maruli.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan Komisi Pemilihan Umum Papua mengusulkan anggaran untuk Pilkada serentak 2018 sebesar Rp1 triliun lebih kepada Pemerintah Provinsi Papua.

"Besaran ini belum termasuk usulan dari Bawaslu provinsi dan usulan pihak keamanan yang dikoordinir oleh kepolisian," kata Hery.

Menurut ia, anggaran yang diajukan oleh KPU tersebut menjadi cukup besar dan menjadi beban APBD provinsi dan kabupaten.

“KPU, Bawaslu dan aparat keamanan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp2 triliun lebih. Anggaran ini cukup besar, jika proyeksikan untuk Pilkada satu hari," ucapnya.

Untuk itu, dirinya berharap anggaran yang cukup besar ini dapat menjadi perhatian dari KPK. "Mudah-mudahan ini menjadi catatan dari KPK untuk melihat anggaran politik ini, belum termasuk di kabupaten dan kota yang mempunyai gesekan horizontal maupun vertikal pada pelaksanaan Pilkada yang menjadi konsekuensi logisnya adalah pelaksanaan PSU yang membutuhkan biaya besar," tambahnya. (*)

Sebelumnya

Papua siap berkontribusi atasi perubahan iklim

Selanjutnya

Pemprov Papua deklarasi pengutamaan penggunaan bahasa negara

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe