Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Mamta
  3. Pemkot dan KPK gelar workshop PTSP
  • Kamis, 20 Juli 2017 — 09:26
  • 549x views

Pemkot dan KPK gelar workshop PTSP

Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano dan Kasatgas Unit Kerja Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Tri Gamareva membuka workshop, Rabu (19/7/2017) – Jubi/Hengky Yeimo
Hengky Yeimo
yeimohengky@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan workshop Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se-Provinsi Papua di aula Sian Soor, Rabu (19/7/2017) – Kamis (20/7/2017).

Ketua panitia kegiatan dengan tema “Melayani Bukan Dilayani”, R.D. Siahaya mengatakan, workshop ini digelar untuk mempercepat, mengefisienkan, mempermudah dan transparan dalam memroses perizinan di masing-masing pemerintah daerah di Papua. Dengan itu, tindakan korupsi oleh aparat negara dapat dicegah.

“Kami berterima kasih kepada KPK RI yang menunjuk kami sebagai pelaksana workshop. Semoga ada pembelajaran dari kabupaten-kabupaten, ditiru apa yang kami lakukan dan dilakukan di kabupaten masing-masing,” katanya.

Sebanyak 200 peserta dari Sekda se-Papua dan rombongannya mengikuti kegiatan ini. Hadir juga perwakilan Dinas Kominfo, pejabat eselon III, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano (BTM) dan wakilnya, Rustan Saru, DPRD Kota Jayapura dan pejabat eselon III Kota Jayapura, dan Kepala Ombudsman RI perwakilan Papua, Sabar Olif Iwanggin.

Kasatgas Unit Kerja Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, Tri Gamareva mengatakan, tiap kabupaten di Papua harus mencontohi PTSP Kota Jayapura untuk tata kelola pemerintahan.

Ia mengajak peserta jangan tidak ragu berdiskusi sehingga dapat bermanfaat bagi daerah dan masyarakat yang dilayani kelak. Pemkot Jayapura juga harus membuka diri bagi daerah lain untuk belajar.

Poin-poin dalam pelayanan di PTSP, lanjutnya, membahas pemanfaatan potensi masing-masing daerah, waktu yang efisien, jenis-jenis perizinan, dan dokumen perizinan.

“Juga memfasilitasi pengaduan masyarakat, membatasi antara front office dan back office. Terus menyediakan ruang konsultasi, dan pelimpahan kewenangan masing-masing kepala daerah kepada kepala PTSP. Juga tracking atau nomor register, dan tarif,” katanya.

Usai sambutan, dilakukan penandatanganan dan penyerahan Source Code oleh KPK kepada 29 kabupaten/kota se-Papua, dan diskusi.  

Wali Kota Jayapura, BTM bertekad menjadikan kota yang dipimpinnya sebagai kota perubahan dan peradaban di Papua, dan percontohan pengadaan barang dan jasa.

“Saya mengajak kepada kepala daerah di Papua untuk melayani dengan akuntabel dan cekatan, guna kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, komitmen dan hati nurani yang tulus pemimpin sangat dibutuhkan dalam pembentukan PTSP. Para kepala daerah pun diminta belajar pada PTSP Kota Jayapura.

“Perizinan PTSP di Kota Jayapura saat ini terdapat 96 perizinan. Dari jumlah itu hanya lima perizinan yang berbayar,” katanya.

Menurutnya untuk membentuk pelayanan PTSP diperlukan komitmen seorang pemimpin. Pembentukan PTSP di Kota Jayapura bermula saat banyak pengusaha di Papua mengeluh lambatnya perizinan, karena masih ada instansi terkait mengurus izin yang berbeda-beda.

Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Jayapura, Yohanes Wemben mengatakan, PTSP dibentuk 10 Oktober.

“Wali Kota Jayapura perintahkan kami untuk menyusun random persiapan ke Yogyakarta. Ada dua tim, satu tim untuk WTP dan satunya untuk PTSP sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” katanya. (*)
 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

YPMP bantu pembangunan gereja di Perum Organda

Selanjutnya

Pemkot Jayapura klaim perkembangan ekonomi lancar

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe