Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Kementerian perhubungan diingatkan tak lepas tanggung jawab
  • Jumat, 21 Juli 2017 — 13:47
  • 972x views

Kementerian perhubungan diingatkan tak lepas tanggung jawab

Kedatangan Pigay bersama stafnya itu, menyikapi persoalan tentang tanah di Pelabuhan Merauke serta Bandara Mopah yang dilaporkan pemilik hak ulayat bulan lalu.
Pelabuhan Merauke yang dipersoalkan oleh pemilik hak ulayat, lantaran belum ada penyelesaian ganti rugi – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Merauke, Jubi - Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigay bersama tiga stafnya mendarat di Bandara Mopah dengan pesawat khusus.

Kedatangan Pigay bersama stafnya itu, menyikapi persoalan tentang tanah di Pelabuhan Merauke serta Bandara Mopah yang dilaporkan pemilik hak ulayat bulan lalu.

“Hari ini, saya datang kembali dengan membawa tiga staf secara resmi, sesuai tugas Komnas HAM yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang pemantauan serta penyelidikan terkait dua kasus besar itu,” ujar Pigay saat ditemui Jubi Kamis (20/7/2017).

Dua permasalahan dimaksud, demikian Pigay, sudah lama. Dimana, masyarakat pemilik ulayat, menuntut ganti rugi. Namun, sampai sekarang, belum ada penyelesaian. Sementara bandara maupun pelabuhan sudah lama digunakan.

“Saya minta kepada Kementerian Perhubungan RI tidak lepas tanggung jawab. Karena berkaitan dengan perhubungan darat, laut maupun udara,” pintanya.

“Memang pelabuhan adalah kewenangan PT Pelindo, tetapi bukan berarti Kementerian Perhubungan menghindar. Tidak boleh begitu dong. Perlu koordinasi dan komunikasi, agar dapat dilakukan penyelesaian,” ujarnya.

Dikatakan, selama dua hari, dirinya bersama staf berada di Merauke sekaligus mendapatkan informasi secara akurat serta data maupun hasil wawancara bersama pemilik hak ulayat, pemerintah dan instansi terkait lain.

Hasil pemantauan dan wawancara bersama sejumlah sumber itu, nantinya, jelas dia, akan direkomendasikan kepada Kementerian Perhubungan RI serta atasan yakni Menko Kemaritiman. Termasuk juga kepada DPR RI.

Seorang pemilik hak ulayat, Hendrikus Hengky Ndiken menyampaikan terima kasih kepada Natalius Pigay bersama stafnya yang akan melakukan investigasi tersebut.

‘Inilah harapan besar dari kami dan sekiranya hasil kerja keras dari Komisioner Komnas HAM, dapat memberikan manfaat terutama pembayaran ganti rugi tanah di dua lokasi itu,” pintanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Tugu kapsul di Merauke tak dibangun, kementerian PU dituding bohongi Presiden RI

Selanjutnya

Masyarakat Kampung Blandikan Kai sulit pasarkan jeruk

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe