Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tim sukses diingatkan harus mampu meredam pendukungnya
  • Jumat, 21 Juli 2017 — 14:02
  • 895x views

Tim sukses diingatkan harus mampu meredam pendukungnya

Ketua panitia kerja (panja) pilkada DPR Papua, Nioluen Kotouki mengatakan, pihaknya sudah mulai turun lapangan mengumpulkan data dari berbagai pihak. Data sementara yang diperoleh menyebutkan, sebanyak 39 orang menjadi meninggal di wilayah Lapago akibat kisruh pilkada pada beberapa kabupaten.
Ilustrasi pelaksanaan pilkada di Papua - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Panja pilkada DPR Papua menyampaikan, data yang diperoleh di lapangan menyebutkan, kisruh pilkada di wilayah Lapago selama ini telah merenggut 39 nyawa.

Ketua panitia kerja (panja) pilkada DPR Papua, Nioluen Kotouki mengatakan, pihaknya sudah mulai turun lapangan mengumpulkan data dari berbagai pihak. Data sementara yang diperoleh menyebutkan, sebanyak 39 orang menjadi meninggal di wilayah Lapago akibat kisruh pilkada pada beberapa kabupaten.

"Di Lapago data yang kami peroleh 39 orang meninggal akibat pilkada," kata Kotouki ketika dihubungi via teleponnya, Kamis (20/7/2017).

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan jumlah itu akan bertambah jika para kandidat, tim sukses tidak bisa meredam pendukungnya. Apalagi beberapa kabupaten di Papua, khususnya wilayah Lapago akan melaksanakan pilkada serentak tahun depan, serta dua kabupaten lain yakni Tolikara dan Puncak Jaya hasil pilkadanya masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK), setelah pelaksanaan PSU di wilayah itu.

"Kita belum tahu nanti seperti apa ketika ada putusan MK. Tapi kami berharap ke depan tidak ada lagi masyarakat yang korban nyawa, materi, korban fisik akibat pilkada atau politik," ujarnya.

Katanya, DPR Papua memutuskan membentuk panja untuk mengiventarisir masalah pilkada langsung di Papua lantaran menilai selama ini pelaksanaan pilkada langsung lebih banyak mengorbankan masyarakat.

"Ini menjadi catatan kepada seluruh stakeholder. Kami ingin mengetahui dan mencari substansi masalah sehingga panja ini terbentuk," ujarnya.

Katanya, akan dipelajari misalnya daerah di wilayah pegunungan yang masih menggunakan sistem noken, seperti apa dampaknya, begitu juga pelaksanaan pilkada di wilayah pesisir.

"Kami data semua. Kalau sistem ini merugikan rakyat, formatnya mungkin perlu diubah. Namun dari kami sendiri, sebaiknya pilkada bupati, wali kota dan gubernur dikembalikan ke DPR," katanya.

Selain itu lanjut dia, pelaksanaan pilkada langsung lebih banyak menguras APBD dibanding pilkada tidak langsung atau pemilihan melalui DPR.

"APBD harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Belum lagi kalau bayar kepala kepada keluarga korban ketika perdamaian seperti di wilayah pegunungan Papua," imbuhnya.

Anggota panja, Wilhelmus Pigai mengatakan, pihaknya tentu tidak dapat bekerja sendiri. Butuh dukungan berbagai pihak terkait termasuk polri dan TNI dalam pengumpulan data.

"Kami juga meminta dukungan para pimpinan atau tokoh agama dan LSM di Papua. Kami bertemu Kapolda Papua dan meminta dukungan dari kepolisian serta TNI, karena tentu mereka banyak mengetahui dan punya data terkait dengan konflik pilkada dari daerah," kata Mus Pigai. (*)

loading...

Sebelumnya

Hasil PSU Intan Jaya sudah dilaporkan ke MK

Selanjutnya

Pembangunan pabrik betatas dalam proses lelang

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe