Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tim Paslon nomor urut satu Puncak Jaya sebut surat Bawaslu ada unsur TSM
  • Senin, 24 Juli 2017 — 13:42
  • 770x views

Tim Paslon nomor urut satu Puncak Jaya sebut surat Bawaslu ada unsur TSM

Surat balasan Bawaslu yang merupakan tindak lanjut dari laporan dugaan pelanggaran dikirim kembali kepada Yundius Gire, yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu.
Agus Kogoya dalam jumpa persnya menunjukkan surat yang diberikan oleh Bawaslu Papua - Jubi
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Dominggus Mampioper

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Sentani,Jubi - Proses tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Puncak Jaya Papua sebanyak lima dari enam distrik telah dilaksanakan pada 15 Juni 2017 lalu.

Namun dalam proses itu, tim pasangan calon nomor urut satu Yustus Wonda Kirenius Telenggen melalui Yundius Gire  telah melayangkan surat laporan dugaan pelanggaran. Dengan nomor Surat 11/LP/BAWASLU-PAPUA/PILKADA/VII/2017 yang ditujukkan kepada Bawaslu Provinsi Papua.

Surat balasan Bawaslu yang merupakan tindak lanjut dari laporan dugaan pelanggaran dikirim kembali kepada Yundius Gire, yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu.

Agus Kogoya Ketua Tim Pemenangan pasangan nomor urut satu ini menyayangkan isi surat Bawaslu Provinsi Papua  yang telah ditindaklanjuti  tersebut.

Menurut dia, bukti pelanggaran yang terjadi dalam proses PSU di Puncak Jaya, 15 Juni lalu diketahui dengan jelas oleh pihak penyelenggara, lalu mengapa dalam surat balasan kepada tim nomor urut satu bahwa tidak ada unsur-unsur  pelanggaran Pilkada.

"Kami meyakini surat Bawaslu ini sudah mengandung unsur terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan salah satu pasangan calon," jelas Agus Kogoya saat ditemui di Sentani, Sabtu ( 22/7/2017) akhir pekan kemarin dalam jumpa persnya.

Dia menjelaskan, dalam proses PSU di Distrik Yamoneri hasil suara sudah jelas bahwa dimenangkan oleh pasangan nomor urut satu. Lalu terjadi keributan karena ada oknum-oknum yang tidak menerima hasil pleno tersebut.

"Waktu terjadi keributan semua masyarakat lari menyelamatkan diri masing-masing, lalu kotak suara yang berisikan surat suara ini dibawa oleh masyarakat untuk diplenokan dit ingkat KPU. Pertanyaan saya, kotak - kotak ini kenapa tidak dibawa oleh pihak keamanan. Ada apa? Ini kan salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi," tegasnya.

Agus Kogoya yang juga salah satu legislator Papua ini mengungkapkan pelanggaran lain yang terjadi adalah pelaksanaan PSU yang dilakukan tidak sesuai dengan tempat yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"MK putuskan PSU Distrik Molanikime, atas kesepakatan bersama penyelenggara dan muspida setempat dilakukan di kampung Belabega yang masih dalam dalam distrik Molanikime, kenyataannya PSU dilakukan di distrik lain dalam hal ini di distrik Mewolu. Apakah ini bukan pelanggaran? Sementara dalam proses ini juga ada salah satu komisioner Bawaslu Anugrah Pata," ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menuju Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI guna melaporkan semua kejadian yang terjadi.

"Sangat disayangkan, penyelenggara dan semua unsur terkait sudah tahu dengan jelas adanya pelanggaran tetapi tidak mengikuti aturan yang berlaku. Dalam waktu dekat ini kita akan mengunjungi DKPP untuk lapor semua pelanggaran dengan bukti-bukti yang ada," kesalnya. 

Formulir Model A.12 Bawaslu Provinsi Papua Nomor 061/K.Bawaslu.Prov.Pa/HM..01/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang menindaklanjuti surat Nomor 11/LP/BAWASLU-PAPUA/PILKADA/VII/2017 yang kirim kepada Yundius Gire sebagai pelapor, memberitahukan tentang status laporan/temuan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian pemilu maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

Keterangan :
1. Alasan tidak ditindaklanjuti karena : 
a. Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu (karena kurang alat bukti)
b. Bahwa tidak ada keterangan klarifikasi dari pihak terlapor, karena yang bersangkutan telah diundang secara layak sebanyak 3 (tiga) kali melalui undangan tertulis, maupun lewat SMS maupun telepon namun para terlapor tidak menanggapinya tanpa ada alasan yang jelas, sehingga proses pembuktian tidak terselesaikan sehingga belum dapat terpenuhi unsur pelanggaran;
c. Bahwa terhadap peristiwa yang terjadi pada distrik Yambi,distrik Molanikime, dan distrik Yamoneri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan Bawaslu Provinsi Papua kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
 
Sementara itu, Fegie Watimena Ketua Bawaslu Provinsi Papua yang dihubungi melalui telepon selulernya dan SMS tidak dijawab. Demikian pula, Anugerah Patah salah satu komisioner Bawaslu yang dihubungi nomor handphone-nya juga tidak aktif. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pastikan jumlah korban, kasus Deiyai perlu tim investigasi

Selanjutnya

Legislator pertanyakan BBM satu harga di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe