Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Kata bupati Jayapura, PP 18 tunggu perda
  • Senin, 24 Juli 2017 — 18:26
  • 1457x views

Kata bupati Jayapura, PP 18 tunggu perda

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, pihaknya siap menerapkan peraturan yang diundang-undangkan pada 2 Juni 2017 ini. Namun Pemkab Jayapura masih menunggu pembahasan DPRD agar dimuat dalam peraturan daerah (perda).
Bupati Jayapura ketika memberikan LPJKD dalam satu sidang paripurna dengan DPRD – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Sentani, Jubi – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaikkan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD se-Indonesia seperti termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, pihaknya siap menerapkan peraturan yang diundang-undangkan pada 2 Juni 2017 ini. Namun Pemkab Jayapura masih menunggu pembahasan DPRD agar dimuat dalam peraturan daerah (perda).

“Ini kan apresiasi dari Presiden atas kerja-kerja anggota dewan seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, kita akan mendorongnya dalam sebuah perda untuk memberikan penguatan terhadap aturan ini, sehingga hak-hak anggota dewan bisa direalisasikan,” katanya kepada Jubi di Sentani, Senin (24/7/2017).

Menurutnya, peraturan tersebut harus dipatuhi sekalipun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

“APBD juga uang negara, kita hanya pelaksana saja. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak merealisasikan anggaran tersebut,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring mengaku sudah mengetahui PP Nomor 18 melalui sosialisasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 

“Aturan yang dikeluarkan ini harus juga disosialisasikan dan dibahas bersama dengan tim anggaran Pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD, karena aturan tersebut nanti dimasukkan dalam APBD,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

GOW diminta dukung program KLA

Selanjutnya

Perusahaan diharapkan beri informasi akurat ke BPS

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe