Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Bukti kepemilikan tanah diserahkan ke tim komnas HAM
  • Selasa, 25 Juli 2017 — 13:26
  • 886x views

Bukti kepemilikan tanah diserahkan ke tim komnas HAM

Seorang tim penyelesaian tanah pelabuhan dan Bandara Mopah, Yoseph Kanda Mahuze kepada Jubi Senin (24/7/2017) menjelaskan, ada beberapa dokumen kepemilikan tanah telah diserahkan secara langsung oleh pemilik hak ulayat kepada tim Komnas HAM.
Masyarakat pemilik hak ulayat tanah pelabuhan dan bandara saat pertemuan di PT Pelindo beberapa hari lalu – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Merauke, Jubi - Dari kunjungan empat orang tim Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Merauke selama dua hari, selain melakukan investigasi dengan meninjau langsung pelabuhan serta Bandara Mopah, juga mengumpulkan bukti-bukti lain, terkait kepemilikan tanah di dua lokasi berbeda itu.

Seorang tim penyelesaian tanah pelabuhan dan Bandara Mopah, Yoseph Kanda Mahuze kepada Jubi Senin (24/7/2017) menjelaskan, ada beberapa dokumen kepemilikan tanah telah diserahkan secara langsung oleh pemilik hak ulayat kepada tim Komnas HAM.

Dokumen yang diserahkan, lanjut dia, nantinya akan dilihat dan dikaji kembali tim Komnas HAM. “Selama dua hari, kami mendampingi mereka melakukan investigasi, termasuk meninjau pelabuhan serta Bandara Mopah,” ujarnya.

“Kami sangat optimis Komnas HAM akan segera menindaklanjuti kepada Kementerian Perhubungan RI, terkait penyelesaian ganti rugi tanah pelabuhan maupun bandara,” tuturnya.

Seorang pemilik tanah pelabuhan, Hengky Ndiken menegaskan, pihaknya lebih memberikan kepercayaan kepada Komnas HAM menangani persoalan kepemilikan tanah orang Marind.

“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, namun sepertinya tak ditanggapi dengan positif,” tegasnya.

Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigay beberapa waktu lalu mengatakan, sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat.

“Saya berkomitmen memperjuangkan agar ada penyelesaian oleh kementerian terkait, karena pemilik hak ulayat datang langsung ke Jakarta menemui saya,” tuturnya. (*)

loading...

Sebelumnya

HIPAPS surati kepala balai sungai dan rawa Merauke

Selanjutnya

Serapan APBD Merauke masih 17 persen

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2997x views
Pengalaman |— Minggu, 13 Mei 2018 WP | 1174x views
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 1152x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe