Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Ketua KPU Papua: tidak mungkin PSU Jayapura daitunda
  • Selasa, 25 Juli 2017 — 13:48
  • 988x views

Ketua KPU Papua: tidak mungkin PSU Jayapura daitunda

"Yang mengurus tahapan itu bukan calon, yang urus tahapan itu KPU. Kalau mau ditunda, itu tidak bisa," kata Adam ketika dihubungi wartawan via teleponnya, Senin (24/7/2017).  
Ilustrasi pelaksanaan pemungutan suara pada pilkada - Jubi/Dok
Arjuna Pademme
Editor : Dominggus Mampioper

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua KPU Papua, Adam Arisoi menyatakan tidak mungkin pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura, 9 Agustus 2017 mendatang ditunda seperti permintaan tiga kandidat yakni calon bupati nomo urut 1, Yanni, calon bupati nomor urut 3, Godlief Ohee dan calon bupati nomor urut 5, Jansen Monim.

Ia mengatakan, yang mengurus tahapan bukan calon, tapi KPU. Selain itu, tidak mungkin PSU Kabupaten Jayapura ditunda.

"Yang mengurus tahapan itu bukan calon, yang urus tahapan itu KPU. Kalau mau ditunda, itu tidak bisa," kata Adam ketika dihubungi wartawan via teleponnya, Senin (24/7/2017).  

Menurutnya, KPU hanya melaksanakan putusan dan perintah DKPP untuk mengambil-alih pelaksanaan PSU. Tidak dapat lagi meminta rekomendasi Panwas, apalagi Panwas yang merekomendasikan 229 TPS.

"Itu kan rekomendasi Panwas. Data untuk Kabupaten Jayapura 348 dikurangi 229 TPS, itu sisa 119 TPS dan 119 TPS itu di luar keputusan Panwas," ujarnya. 

Katanya, ada tugas konstitusi yang belum diselesaikan KPUD Kabupaten Jayapura ketika pleno. 

"Dia harus memplenokan 119 TPS itu dulu sehingga para calon mengetahui hasil perolehan suaranya," katanya.

Sementara kuasa hukum pasangan nomor urut 1, Yanni-Zadrak Afasedanya (YaZa), Arsi Divinubun mengatakan, silakan KPU menafsirkan putusan DKPP menurut tafsiran mereka sendiri. Namun tentu pihaknya tidak akan tinggal diam. Akan membawa masalah ini ke DKPP. 

"Sama dengan kasus Tolikara, putusan MK tidak menyebutkan jumlah TPS yang di-PSU, namun menyebut 18 distrik. Putusan DKPP tidak menyebutkan jumlah TPS, tapi menyebut PSU di 17 distrik. Berarti semua TPS di 17 distrik kena atau 308 TPS," ujar Arsi. (*)

loading...

Sebelumnya

Legislator Papua sependapat LPSE dibubarkan

Selanjutnya

Dinilai langgar putusan DKPP, tiga paslon minta PSU ditunda 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe