Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Mote: Semua wakil ACP-EU setuju desak PBB angkat pelanggaran HAM di Papua
  • Selasa, 25 Juli 2017 — 16:33
  • 6390x views

Mote: Semua wakil ACP-EU setuju desak PBB angkat pelanggaran HAM di Papua

"Mereka setuju pelanggaran HAM yang sudah berlangsung sekian dekade sejak Papua dianeksasi Indonesia jika dibiarkan akan mengarah pada pemusnahan etnis Papua atau Genocide," ujar Octovianus Mote.
Suasana Pertemuan Regional ke-14 Majelis Gabungan Parlemen ACP-EU di Vanuatu 19-21 Juli 2017 - IST
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Semua delegasi pada Pertemuan Regional ke-14 Majelis Gabungan Parlemen ACP-EU yang hadir di Port Vila, Vanuatu pada 19-21 Juli lalu, setuju dengan usulan Vanuatu untuk mendesak PBB berbicara tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. 

Hal itu dikatakan oleh Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kepada redaksi Senin, (24/7/2017), saat dikonfirmasi terkait tanggapan wakil-wakil parlemen di pertemuan Regional ACP-EU atas seruan Vanuatu untuk mendukung hak penentuan nasib sendiri dan pelanggaran HAM di West Papua.

"Bahkan Papua New Guinea yang secara politik mengakui Papua adalah bagian integral Indonesia juga mengatakan pelanggaran HAM di Papua tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena sudah berlangsung sekian lama," ungkap Mote.

Mote juga menjelaskan bahwa semua perwakilan ACP setuju pelanggaran HAM di Papua dapat mengarah pada pemusnahan etnis Papua jika terus dibiarkan.

"Mereka setuju pelanggaran HAM yang sudah berlangsung sekian dekade sejak Papua dianeksasi Indonesia jika dibiarkan akan mengarah pada pemusnahan etnis Papua atau Genocide," ujarnya.

Octovianus Mote hadir di Pertemuan ke-14 Majelis Gabungan Parlemen ACP-EU mewakili ULMWP atas undangan resmi pemerintahan Vanuatu. "Saya diundang secara resmi oleh Vanuatu yang bertindak sebagai tuan rumah."

Walau tidak memiliki hak bicara, namun dirinya diberi kesempatan membeberkan fakta dan informasi dasar tentang pelanggaran HAM di Papua. 

"Pada umumnya, negara-negara Pasifik yang hadir sudah mengetahui yang terjadi di Papua selama ini. Karena itu mereka tidak memberikan komentar apapun selain setuju untuk mendesak PBB mulai berbicara tentang Papua," ujar Mote.

Sebelumnya seperti dilaporkan Jubi (23/7), pada pertemuan regional itu pemerintah Vanuatu juga meminta agar ACP-EU mendukung pengajuan resolusi West Papua pada pertemuan gabungan parlemen ACP-EU  berikutnya bulan Oktober mendatang agar resolusi tersebut bisa diadopsi pada pertemuan Konsil Menteri-Menteri ACP di bulan November 2017.(*)

Baca juga: PICWP dorong ACP rumuskan resolusi dukungan penentuan nasib sendiri West Papua

Dan Kali ini Vanuatu desak ACP-EU dukung resolusi West Papua

Sebelumnya

Sidang pasal makar di MK, ahli : Pasal makar hambat ekspresi kebudayaan di Papua

Selanjutnya

Kemiskinan anak tertinggi di Papua dan Papua Barat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe