Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua tingkatkan ketersediaan data perumahan
  • Rabu, 26 Juli 2017 — 05:45
  • 628x views

Pemprov Papua tingkatkan ketersediaan data perumahan

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan ketersediaan data diperlukan guna pengambilan kebijakan dan perencanaan yang berkualitas.
Ilustasi perumahan-IST
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya meningkatkan ketersediaan data pembangunan rumah yang lengkap setiap tahunnya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan ketersediaan data diperlukan guna pengambilan kebijakan dan perencanaan yang berkualitas.

Menanggapi itu, dirinya meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menyediakan data perumahan. Pasalnya ketersediaan data sangat dibutuhkan untuk program pembangunan sejuta rumah di Papua.

"Pendataan  harus dilakukan secara baik dan terstruktur  serta sesuai  dengan  kondisi permasalahan di daerah. Apalagi berbagai pendataan terkait dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang selama  ini dilakukan masih harus ditingkatkan dan disinkronkan," kata Elia kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (25/7/2017).

Menurutnya, Kementerian PUPR pada 2016 telah meluncurkan program dekonsentrasi  penyediaan perumahan dengan konsentrasi peningkatan partisipasi pelaku pembangunan perumahan dan koordinasi pembangunan perumahan di daerah.

Hasilnya, Pokja PKP provinsi dan kabupaten/kota mulai terbentuk bahkan program pembangunan perumahan secara signifikan sudah masuk dalam dokumen perencanaan  daerah (RPJMD) di banyak daerah.

Sementara pada 2017, kegiatan dekonsentrasi tak lagi dilakukan, namun difokuskan pada peningkatan partisipasi serta pembangunan perumahan di daerah dan pendataan program sejuta rumah melalui kiprah Pokja PKP daerah.

"Harapannya adalah penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai pemenuhan amanat Undang-Undang Tahun 2011  tentang PKP," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua, Daud Ngabalin mengatakan tahun ini pihaknya mengagendakan pembangunan 191 rumah sehat, dengan anggaran sebesar Rp97 miliar.

"Pembangunan 191 unit rumah masuk dalam 60 paket, yang mana 30 paket untuk pekerjaan konstruksi dan sisanya untuk pekerjaan pengawasan," katanya.

Untuk wilayah pegunungan, pihaknya menargetkan akan selesai paling lambat lima bulan, sedangkan di daerah pesisir akan selesai sekitar tiga sampai empat bulan.

"Intinya kami menargetkan semua pembangunan rumah sehat akan rampung di November 2017," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua siap tindak tegas ASN mabuk

Selanjutnya

Staf ahli diminta berperan aktif berantas minol

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2996x views
Pengalaman |— Minggu, 13 Mei 2018 WP | 1173x views
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 1152x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe