Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Advertorial
  3. Dinilai langgar putusan DKPP, tiga paslon minta PSU ditunda 
  • Rabu, 26 Juli 2017 — 06:32
  • 963x views

Dinilai langgar putusan DKPP, tiga paslon minta PSU ditunda 

"Dengan fakta ini, maka kami menilai KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura  sudah tidak lagi bersikap independen, mandiri, jujur dan  adil  dalam menyelenggarakan PSU," ujarnya.
Dari kiri ke kanan, calon bupati Jayapura nomor urut 5, Jansen Monim, calon bupati Jayapura nomor urut 3, Godlief Ohee dan calon bupati nomor urut 1, Yanni ketika menunjukkan surat penyataan sikap yang ditandatangani ketiganya - IST for Jubi 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Papua No. 1 News Portal I Jubi 

Jayapura, Jubi - Tiga pasangan calon (paslon) Bupati Jayapura yakni calon bupati nomor urut 1, Yanni, calon bupati nomor urut 3, Godlief Ohee dan calon bupati nomor urut 5, Yansen Monim secara resmi menyatakan sikap menolak pelaksanaan PSU yang rencananya digelar, 9 Agustus 2017. 

Dalam pesan elektronik yang diterima Jubi, Senin (24/7/2017), disebutkan alasan ketiganya menolak PSU karena menilai KPU Provinsi Papua yang mengambil alih pelaksanaan PSU selain telah melanggar putusan DKPP, juga bersikap tertutup, tidak profesional dan demokratis dalam melaksanakan tahapan PSU.

Ada enam poin permasalahan yang disoroti dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh ketiga calon.

Keenam poin itu yakni, pertama, ketiga calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, menilai dan berpendapat, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura telah bersikap tertutup dan tidak demokratis dalam mempersiapkan pelaksanaan PSU, dimana sejak Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 dikeluarkan dan KPU Provinsi mengambil alih tugas KPU Kabupaten Jayapura, hingga kini ketiga pasangan calon sebagai peserta pemilihan tidak pernah sekali pun diundang untuk membicarakan masalah PSU, termasuk masalah tahapan, program dan jadwal.

"Poin kedua, hingga kini tidak pernah ada pemberitahuan resmi kepada kami sebagai peserta pemilihan mengenai jadwal pelaksanaan PSU. Kami hanya tahu lewat berita dan info-info di pinggir jalan. Seluruh proses persiapan pelaksanaan PSU dilakukan secara diam-diam dan tertutup, padahal kami adalah pihak yang pertama kali mengungkap adanya pelanggaran pada pemungutan suara sebelumnya hingga akhirnya menghasilkan keputusan PSU di 17 distrik," kata Godlief Ohee dalam pesan elektronik itu.

Oleh karena itu lanjut dia, pihaknya menilai dan berpendapat, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura telah melanggar asas keterbukaan, profesionalisme dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan PSU.

"Poin ketiga, dalam amar putusan DKPP poin enam secara tegas dan jelas menyatakan memerintahkan KPU Provinsi Papua mengambil alih pelaksanaan PSU di 17 dari 19 distrik dengan keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara. Namun faktanya, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura hanya melaksanakan PSU di sebagian TPS atau 229 TPS di 17 distrik, bukan seluruh TPS yang ada di 17 distrik  yaitu 308 TPS," ujarnya.

KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura lanjut Godlief, tidak sepatutnya membuat tafsir  yang berbeda dari amar putusan DKPP, karena KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura tidak memiliki kewenangan menafsirkan putusan DKPP, kecuali wajib melaksanakan putusan DKPP sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 15 Tahun 2011. 

"Dengan fakta ini, maka kami menilai KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura  sudah tidak lagi bersikap independen, mandiri, jujur dan  adil  dalam menyelenggarakan PSU," ujarnya.

Poin keempat, selain mengurangi  jumlah TPS yang harus di PSU, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura juga tidak melakukan evaluasi terhadap jajaran penyelenggara sebagaimana yang diperintahkan DKPP. Evaluasi ini termasuk jajaran sekretariat, karena dalam Putusan DKPP terungkap bukan hanya  ada pelanggaran mengenai pergantian KPPS secara massif tetapi juga pelanggaran berupa manipulasi C-1 KWK sehingga C-1 KWK yang asli tidak diketahui keberadaannya kecuali foto copy. 

Katanya, hal ini  menunjukkan, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura tidak memiliki niat dan komitmen dalam menghadirkan jajaran penyelenggara yang profesional dan kredibel.

Poin kelima ketiga pasangan calon menyebut, terkait dengan agenda pembentukan PPD, PPS dan KPPS, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura patut diduga telah  melakukan pembohongan publik, dimana berdasarkan jadwal yang ditemukan ketiga pasangan calon, tercantum pembentukan PPD, PPS dan KPPS pada tanggal 16–19 Juli 2017. Namun faktanya, proses  pembentukan PPD, PPS dan KPPS  dimulai sebelum tanggal 16 Juli 2017.

Ini bukan masalah sederhana melainkan masalah serius yang memiliki dampak sangat besar, karena dengan melakukan proses pembentukan PPD, PPS dan KPPS di luar dari jadwal yang telah ditentukan tanpa memberitahukan kepada masyarakat, peserta pemilihan maupun pengawas pemilihan, menyebabkan proses pembentukan PPD, PPS dan KPPS luput dari pantauan dan pengawasan. 

Hal ini dapat dianggap KPU Provinsi Papua telah mengelabui masyarakat dan seluruh pihak dengan melakukan rekruitmen PPD, PPS dan KPPS mendahului jadwal dengan tujuan untuk menghindari adanya pengawasan.

Dalam poin keenam, dengan fakta-fakta itu, ketiga pasangan calon menilai, pelasaknaan PSU yang dilakukan KPU provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura lebih buruk  dari pelanggaran yang terjadi pada pemilihan sebelumnya. 

Katanya, pelanggaran yang  terjadi  dalam proses pelaksanaan PSU kini lebih nyata dan terencana, sehingga dengan demikian pihaknya menyatakan sikap yakni, meminta kepada  KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura untuk menghentikan segala kegiatan yang terkait dengan proses  penyelenggaraan PSU, karena  apa yang dilakukan bertentangan dengan putusan DKPP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, meminta kepada KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura untuk menunda jadwal pelaksanaan pemungutan suara dalam PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun  2017.

Ketiga, meminta kepada KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura konsisten melaksanakan  Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 khususnya mengenai jumlah TPS yang di PSU serta keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang hingga saat ini tidak dilakukan.

Keempat, meminta Bawaslu Provinsi Papua yang dalam Amar Putusan DKPP diperintahkan mengawasi pelaksanaan PSU, mengambil sikap tegas dan merekomendasikan penundaan  pelaksanaan PSU, karena proses yang dilakukan kini sangat tertutup dan  penuh dengan kesewenang-wenangan.

Sementara calon bupati nomor urut 5, Yansen Monim mengatakan, pelaksanaan PSU ini sangat aneh, pihaknya sebagai peserta tidak pernah diundang membicarakan masalah PSU.

"Ini kan bukan pemilihan normal tapi pemungutan suara ulang karena sebelumnya muncul banyak pelanggaran sehingga KPU Provinsi Papua seharusnya mengundang semua pihak termasuk kami sebagai peserta untuk membicarakan segala hal yang akan dilakukan agar pelanggaran yang pernah terjadi  sebelumnya tidak lagi terjadi saat PSU," kata Yansen.

Calon bupati nomor urut 1, Yanni menambahkan, jika semua mau konsisten dengan aturan main, PSU ini sudah tidak layak dilaksanakan karena kedaluarsa atau lewat waktu. Masalah pilkada Kabupaten Jayapura ini mau diselesaikan melalui PSU ataupun pemilu lanjutan sudah tidak memenuhi syarat.

"Dalam PKPU No. 10 Tahun 2015 sangat jelas diatur PSU itu dilaksanakan selambat-lambatnya empat hari setelah pemungutan suara. Sedangkan pemilu lanjutan selambat-lambatnya 10 hari. Sekarang sudah empat bulan lebih, mana ada PSU dilaksanakan dengan jarak waktu yang begitu lama?" kata Yanni.

"Kemudian siapa yang bisa menjamin kebenaran dan keabsahan 119 TPS yang tidak di PSU? Dalam Pilkada di manapun, tidak ada cerita suatu dokumen mengenai hasil pemungutan dan penghitungan suara mengendap berbulan-bulan tanpa diketahui keberadaannya. Ini sama saja cerita dongeng  dan kemudian memaksakan orang lain untuk percaya," ucap dia lagi. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pemuda GIDI siap sukseskan PON XX

Selanjutnya

Wakil Bupati lantik 255 anggota Satgas Yahukimo Bangkit

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe