Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. Sistem rayonisasi ditetapkan Kementerian, tidak bisa diubah  
  • Rabu, 26 Juli 2017 — 18:39
  • 1091x views

Sistem rayonisasi ditetapkan Kementerian, tidak bisa diubah  

"Sekarang ini sudah melalui sistem rayonisasi, artinya calon siswa yang tinggal dari radius 500 meter dari sekolah yang dituju wajib untuk masuk ke sekolah tersebut, namun harus kembali dilihat dari nilai rapor dan nilai Ujian Nasional (UN)," katanya.
Suasana belajar di salah satu sekolah unggulan di Kota Jayapura - Jubi/ Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
Editor : Syofiardi

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi
 
Jayapura, Jubi - Sistem rayonisasi atau ring yang diterapkan dalam penerimaan siswa baru Sekolah Dasar (SD) hingga SMA dan SMK di Papua telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan tidak bisa diubah siapa pun.
 
Demikian dikatakan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Papua, Nomensen Mambraku menjawab pertanyaan Jubi terkait banyak anak-anak Papua yang tidak bisa diterima di beberapa sekolah unggulan di Papua, khususnya di Kota Jayapura.
 
"Sekarang ini sudah melalui sistem rayonisasi, artinya calon siswa yang tinggal dari radius 500 meter dari sekolah yang dituju wajib untuk masuk ke sekolah tersebut, namun harus kembali dilihat dari nilai rapor dan nilai Ujian Nasional (UN)," katanya.
 
Dikatakan, apabila anak-anak Papua yang nilai rapor dan UN-nya hanya 70 atau di bawah 70, maka tidak bisa diterima di sekolah unggulan yang sudah menerapkan Sekolah Standar Nasional (SSN).
 
"Kalau sekolah yang sudah masuk SSN dan tidak mengindahkan instruksi dari Kementerian Pendidikan maka status SSN-nya bisa dicabut dan apabila status tersebut dicabut maka akan menjadi sebuah kerugian besar terhadap sekolah tersebut, karena untuk menuju sekolah dengan status SSN membutuhkan waktu yang lama," ujarnya.
 
Untuk itu, ia berharap kepada para orang tua murid yang selama ini masih melakukan protes terkait anaknya tidak bisa masuk ke sekolah unggulan untuk memberikan pemahaman kepada anaknya untuk tetap giat belajar agar bisa bersaing dengan siswa lain.
 
Mambraku menambahkan, dulu sebelum ada sistem rayonisasi memang ada kebijakan dari daerah masing-masing untuk pemenuhan kuota peserta didik, misalnya 60 persen putra asli Papua dan 40 persen non Papua.
 
"Saat ini sudah tidak bisa begitu, untuk mencapai pendidikan yang bermutu di Papua sekolah sudah harus SSN, nah, apabila sudah SSN maka penerapan kurikulumnya juga sudah menggunakan kurikulum 2013 (K-13), anak yang sudah sekolah di sekolah yang menerapkan K-13 juga tidak bisa pindah ke sekolah yang tidak menerapkan K-13, karena sistemnya sudah berbeda," katanya.
 
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura I Wayan Mudiyasa mengatakan, sistem rayonisasi berlaku seluruh Indonesia.
 
"Sistim ini diberlakukan seluruh Indonesia, siswa yang diterima di sekolah disesuaikan dengan rayon atau ring, tahapan berikutnya seleksi nilai rapor dan UN," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Alumni rayakan ulang tahun Stisipol ke-33

Selanjutnya

PMI Kota Jayapura bahas gedung memadai dalam Muscab III

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe